Revisi UU Desain Industri Harus Lindungi UMKM

11-09-2019 / KOMISI VI

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana. Foto: Ayu/rni

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana menilai revisi atau penggantian undang-udang (UU) Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri mutlak harus dilakukan, namun tetap harus melindungi sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

 

“Tuntutan penyesuaian pengaturan mengenai Desain Industri mutlak diperlukan. Namun tetap perlu ada perlindungan terhadap UMKM. Sebab jika tidak ada perlindungan, maka perusahaan besar terutama dari luar akan berlomba-lomba untuk mendaftarkan desain industrinya, kondisi tersebut akan membuat UMKM terdesak,” ujar Azam saat pertemuan dengan civitas akademika Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, di Surabaya, Senin (9/9/2019).

 

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini menambahkan meskipun desain industri tersebut merupakan sebuah tekanan atau kewajiban dari World Trade Organization (WTO) yang tercantum dalam perjanjian Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs), DPR RI tetap berpihak pada kemampuan dalam negeri terutama UMKM.

 

Menurut Azam, tidak dipungkiri banyak desain industri UMKM yang terinisiasi atau terinspirasi dari desain-desain industri yang ada. Munculnya revisi atau perubahan UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ini nantinya diharapkan tidak mendistorsi keberadaan dan pertumbuahn UMKM yang jumlahnya ribuan. Pasalnya, sekitar enam puluh persen kekuatan industri dalam negeri merupakan UMKM.

 

Lebih lanjut Azam mengapresiasi banyak masukan dari yang diberikan oleh civitas akademika dari UPN “Veteran” Jatim yang sekaligus merupakan pelaku terkait revisi UU Desain Industri. Salah satunya terkait definisi dari desain industri, dimana definisi desain industri yang ada dalam UU Nomor 31 Tahun 2000 ini dinilai masih sangat sempit. Padahal desain industri tidak hanya terkait penampilan luar saja, namun juga lebih luas dari itu.

 

Bagi politisi dapil Jawa Timur III ini, masukan-masukan tersebut dapat memperkaya DPR beserta pemerintah dalam menyusun revisi UU Desain Industri nanti. Oleh karenanya pihaknya akan memasukan hal tersebut dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Desain Industri.

 

Pada kesempatan itu, Rektor UPN “Veteran” Jatim Ahmad Fauzi mengatakakan, selain definisi dari desain industri yang dinilai masih sangat sempit, masa waktu pendaftaran dan permohonan hak desain industri juga harus diperpanjang. Begitupun terkait sanksi bagi pelanggar hak desain industri selama ini yang dinilai terlalu berat. Ia meminta sebelum dihadirkan sanksi pidana, agar pelanggar terlebih dahulu mendapatkan sanksi adimintrasi. (ayu/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Publik Diminta Tingkatkan Kewaspadaan Terhadap Covid-19
04-08-2020 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR Edhie Baskoro Yudhoyono mengingatkan publik untuk semakin waspada terhadap virus Corona (Covid-19). Jangan sampai masyarakat meremehkan...
Pemerintah Mesti Lindungi Pasar Rakyat dari Wabah Covid-19
04-08-2020 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menyayangkan munculnya cluster baru penyebaran Covid-19 di sejumlah pasar rakyat di Indonesia. Akibat...
Laba Menurun, PT Phapros Harus Perbaiki Kinerja
26-07-2020 / KOMISI VI
Laba tahun berjalan yang dihasilkan PT Phapros Semarang, pada Tahun 2019 mengalami penurunan cukup signifikan. Anggota Komisi VI DPR RI...
Pemerintah Harus Miliki Perencanaan Matang, Bangkitkan Komoditas Gula
26-07-2020 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid mendorong pemerintah mempunyai target ketahanan pangan terutama di bidang komoditi gula. Hal ini...