UU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lindungi Kekayaan Hayati dan Hewani

11-09-2019 / KOMISI IV

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin. Foto: Oji/rni

 

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menilai dengan disepakatinya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan maka Indonesia akan terlindungi dari berbagai hal yang merusak kekayaan hayati dan hewani dalam negeri.

 

Demikian disampaikan Andi usai rapat kerja dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman beserta jajaran dalam rangka pengambilan keputusan pembicaraan tingkat I RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan di ruang rapat Komisi IV DPR  RI, Senayan Jakarta, Rabu (11/9/2019).

 

“Komisi IV DPR RI dan Pemerintah baru saja menyepakati RUU tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, yang akan disusul dengan pengesahannya di rapat paripurna mendatang. Intinya, dengan adanya undang-undang karantina nanti, yang didalamnya menyepakati pembentukan badan karantina maka bidang karantina di Indonesia akan terintegrasi,” papar Andi.

 

Politisi F-PKS ini menerangkan, sebelumnya masalah karantina tidak terintegrasi alias ada pada masing-masing sektor baik itu pertanian, kelautan dan kehutanan, sehingga menyebabkan peluang masuknya organisme-organisme berbahaya tumbuhan dan hewan dalam negeri menjadi sangat tinggi.

 

Namun dengan adanya undang-undang ini yang didalamnya mengamanatkan pembentukan Badan Karantina Nasional, maka kekayaan hayati dan hewani dalam negeri akan terlindungi. Selain itu, lanjut Andi, yang tidak kalah pentingnya adalah RUU ini sebagai sebuah jaminan kepastian hukum bagi para pengusaha, sehingga bisa dijadikan patokan bagi dalam berinvestasi.

 

“Ketiga yang paling utama adalah RUU Karantina ini sebagai pertahanan Negara. Karena bukan tidak mungkin menyerang suatu negara itu tidak hanya dengan senjata tajam, namun lewat penyakit-penyakit dari luar yang bisa mematikan tumbuhan, dan hewan asli dalam negeri. Kami menyambut baik agar UU ini segera disahkan dan berharap bisa efektif, kemudian pemerintah segera menyiapkan peraturan turunannya. Ini sebuah prestasi tersendiri bagi Komisi IV DPR RI Periode 2014 – 2019 ini,” tukasnya.

 

Sementara itu Menteri Pertanian Amran Sulaiman meyakini dengan digabungkannya Karantina menjadi satu kesatuan antara Karantina Pertanian, Karantina Perikanan dan Karantina Kelautan maka akan semakin efektik, efisien dan kuat. Tidak hanya itu pelayanannya pun menjadi jauh lebih baik, karena berada dalam satu atap. “Intinya bagaimana kita melayani dengan baik, transparan dan betul-betul bisa dipertanggungjawabkan kepada publik atau masyarakat,” pungkas Amran. (ayu/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Minta PT ASDP Fokus Pembangunan Untuk Ekonomi Masyarakat NTT
09-12-2019 / KOMISI IV
Anggota Komisi VI DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hadir untuk negeri, bukan merugi atau...
Legislator Salurkan Bantuan Korban Banjir di Melawi
09-12-2019 / KOMISI IV
Banjir bandang yang melanda Desa Nusa Kenyikap di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat (Kalbar), telah menyengsarakan warga setempat. Banjir yang terjadi...
Anggaran BRG Perlu Diperjuangkan
04-12-2019 / KOMISI IV
Badan Restorasi Gambut (BRG) sebagai lembaga yang menangani rehabilitasi lahan gambut di Indonesia yang memiliki lahan sekitar 2 juta hektar...
Perlu Pemetaan Karakter Gambut Indonesia
04-12-2019 / KOMISI IV
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengingatkan jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Badan Restorasi Gambut (BRG) untuk...