KUR Mampu Persempit Disparitas dan Kesenjangan Ekonomi

11-09-2019 / KOMISI XI

Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurnia saat meninjau sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di desa Gedangan Bunggul. Foto: Arief/rni
 

Komisi XI DPR RI ingin memastikan kredit usaha rakyat (KUR) yang mengucur kepada masyarakat benar-benar produktif. KUR bukan hanya mampu secara ekonomi saja, tetapi juga mengangkat harkat dan martabat dengan menampilkan produk berkualitas serta bisa menyerap tenaga kerja, menurunkan jumlah pengangguran dan angka kemiskinan serta mempersempit disparitas dan kesenjangan perekonomian di tengah masyarakat.

 

Demikian diungkapkan Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurnia saat meninjau sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di desa Gedangan Bunggul, Provinsi Jawa Timur, Selasa (10/9/2019). Kunjungan tersebut juga didampingi oleh Pimpinan BRI, BNI dan Bank Mandiri Provinsi Jawa Timur.

 

"Banyak sekali jenis barang produksi lokal anak bangsa yang sudah dinikmati dan diminati oleh konsumen di luar negeri, kami patut berbangga. Tugas legislator hanya mengawal dan memastikan, kalau ingin maju harus bekerja, berusaha dan konsisten dengan produk kita, maka InsyaAllah bukan hanya menghadirkan kesejahteraan, tetapi juga bisa membawa kebanggaan bagi bangsa dan Negara,” kata Indah.

 

Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menjelaskan, KUR merupakan jawaban yang paling tepat untuk membantu para pelaku usaha UMKM. Mereka bisa kerja dengan bunga yang sangat murah dan juga dijamin oleh penjaminan kredit daerah (Jamkrida) bagi mereka yang tidak memiliki jaminan, dan yang pasti adalah memberdayakan masyarakat di sekitar.

 

"Tujuan akhir dari KUR ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan merata di seluruh penjuru negeri. Bukan hanya di Jawa saja, tetapi juga di Sumatera, Kalimantan, Papua serta di manapun yang masyarakatnya memiliki kemampuan untuk berproduksi. Yang paling gampang dijual adalah produk produk makanan, minuman dan aksesoris serta kosmetik,” ujar Indah.

 

Politisi dapil Jawa Timur I ini menerangkan, penyaluran pembiayaan KUR sudah jelas, dimana pembiayaan di atas Rp 25 juta hingga Rp 500 juta perlu ada jaminan untuk memastikan bahwa debitur akan bekerja dengan penuh tanggung jawab, karena resikonya juga besar. Bank tidak ingin memberikan kredit kemudian berakhir dengan kredit bermasalah atau Non Profit Loan (NPL).

 

"Bank pemerintah memberikan kredit agar mereka berproduksi dan memiliki tanggung jawab, apabila terjadi sesuatu atas usaha tersebut maka jamkrida yang menjamin. Kredit di bawah Rp 25 juta atau untuk para pemula yang baru ingin berusaha, KUR adalah jawaban yang tepat dan tentunya harus mematuhi dan memenuhi persyaratannya. Menurut saya tantangannya adalah begitu berproduksi harus menjaga kualitas,” pungkas Indah. (afr/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
PT SMI Diminta Prioritaskan Dana Pinjaman Bagi Daerah yang Lebih Membutuhkan
09-07-2020 / KOMISI XI
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hatari meminta Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) Edwin Syahruzad untuk...
Cadep Gubernur BI Harus Mampu Yakinkan Ekonomi Membaik di 2021
08-07-2020 / KOMISI XI
Komisi XI DPR RI kembali menggelar proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon Deputi Gubernur Bank Indonesia...
Anis Byarwati Soroti Skema ‘Burden Sharing’ antara Kemenkeu dan BI
08-07-2020 / KOMISI XI
Dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia (BI) dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri...
Komisi XI Bahas Isu Perdagangan Bebas dengan Dubes Uni Eropa
08-07-2020 / KOMISI XI
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan didampingi Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin dan Ela Siti Nuryamah...