Tenaga Pengawas K3 Yogyakarta Perlu Ditambah

12-09-2019 / KOMISI IX

Anggota Komisi IX DPR RI Syamsul Bachri. Foto: Azka/rni

 

Kondisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Daerah Istimewa Yogyakarta masih banyak menghadapi kendala, baik dari sudut pandang pengusaha, pekerja, maupun pemerintah. Terkait pengawasan, banyak perusahaan yang belum disiplin untuk memenuhi ketentuan yang diharuskan terhadap iklim kerja. Selain itu, banyak pekerja yang belum sadar akan pentingnya program K3, dan kurangnya tenaga pengawas terhadap perusahaan yang perlu diawasi.

 

Anggota Komisi IX DPR RI Syamsul Bachri menekankan, jumlah tenaga pengawas K3 di Yogyakarta harus ditambah. Mengingat jumlah ketersediaan pengawas untuk mengawasi perusahaan-perusahaan yang ada tidak sebanding dengan jumlah tenaga pengawasnya. Hal itu ia ungkapkan setelah memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi IX DPR RI dengan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Yogyakarta, Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta, dan mitra kerja terkait, di kantor Dinas Ketenagakerjaan Yogyakarta, Selasa (10/9/2019). 

 

“Untuk saat ini jumlah perusahaan yang diawasi oleh tenaga pengawas itu terbatas. Itu sebabnya, pihak (Dinas Ketenagakerjaan) ini perlu meningkatkan langkah-langkah sesuai dengan tupoksinya dengan memaksa mereka untuk bisa melakukan penambahan tenaga pengawas, agar program K3 berjalan dengan baik,” ungkap politisi Partai Golkar itu.

 

Legislator dapil Sulawesi Selatan II juga meminta kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk memberi perhatian sungguh-sungguh kepada Dinas Ketenagakerjaan di daerah, khususnya terkait proporsi keseimbangan antara yang diawasi dengan yang akan mengawasi. Karena untuk menambah tenaga pengawas membutuhkan anggaran yang tinggi.

 

Syamsul menambahkan bahwa ke depan perlu adanya evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. “Meskipun ada upaya-upaya untuk terus meningkatkan implementasi K3, masih banyak yang harus ditingkatkan di waktu-waktu yang akan datang. Oleh karena itu, landasan hukumnya perlu kita sempurnakan antara lain melalui evaluasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970,” tutupnya. (azk/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pemerintah Diminta Turut Terapkan Inpres Nomor 6 Tahun 2020
07-08-2020 / KOMISI IX
Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan HukumProtokol Kesehatandalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 meminta kepala daerah...
Pemerintah Perlu Selidiki Latar Belakang Keilmuan Hadi Pranoto
06-08-2020 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta Pemerintah melakukan langkah-langkah penyelidikan terhadap latar belakang keilmuan Hadi Pranoto. Sebelumnya, Hadi...
Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan Harus Mendidik
06-08-2020 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menilai, instruksi Presiden Joko Widodo agar kepala daerah menyiapkan sanksi bagi pelanggar protokol...
Vaksin Covid-19 dari China Harus Aman dan Transparan
03-08-2020 / KOMISI IX
Vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh perusahaan farmasi Sinovac asal China akan diujikan mulai Agustus pada 1.620 relawan. Bedasarkan laporan Kepala...