Komisi VIII Dorong Peningkatan Graduasi Mandiri PKH

12-09-2019 / KOMISI VIII

Anggota Komisi VIII DPR RI Muhammad Asli Chaidir. Foto : Puntho/mr

 

Progres dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan di Bengkulu dinilai cukup baik oleh Komisi VIII DPR RI. Pasalnya, dari sejumlah penerima bantuan PKH, ada sebagian peserta yang sudah graduasi mandiri, yaitu mulai bisa berdikari dan justru ingin menyerahkan bantuan PKH yang diterimanya kepada pihak lain yang lebih membutuhkan. Hal itu menimbulkan rasa haru dan bangga dari Komisi VIII DPR RI seraya mendorong mitra kerjanya untuk lebih banyak memunculkan lagi para peserta yang graduasi mandiri. Dengan demikian, tingkat kemiskinan di Bengkulu akan semakin menurun.

 

Demikian diungkapkan Anggota Komisi VIII DPR RI Muhammad Asli Chaidir usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI dengan Sekretaris Ditjen Perlindungan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) RI Noviantari, Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Iskandar Zo dan Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu Syahrul Tamzie serta mitra kerja terkait di Provinsi Bengkulu, Rabu (11/9/2019).

 

“Kami me-monitoring sudah sejauh mana perkembangan PKH, apakah ada hasilnya atau tidak. Nah, ternyata ada perkembangan ditandai dengan adanya sebagian penerima PKH yang ingin segera graduasi mandiri. Sebagian peserta sudah bisa mengatakan ingin mandiri dan ingin menyerahkan PKH pada yang lain lagi. Ini menjadi satu kesenangan dan kami terharu melihatnya. Kami berharap muncul lebih banyak lagi peserta PKH yang graduasi mandiri dan meminta mitra kerja untuk lebih serius memperhatikan hal tersebut,” ujar Asli.

 

Namun demikian, di sisi lain Asli menyoroti kesejahteraan tenaga pendamping PKH yang belum mendapatkan honor layak. Ia menilai, tenaga pendamping sejauh ini sudah bekerja dengan maksimal dan tingkat kesejahteraannya patut diperhatikan. “Tenaga pendamping seluruhnya bekerja cukup baik, tapi masih ada hal yang perlu kita berikan perhatian. Kami mendengar keluhan mereka supaya kesejahteraannya lebih diperhatikan,” imbuhnya.

 

Untuk itu, legislator F-PAN ini menyatakan, aspirasi dari para tenaga pendamping akan diperjuangkan dengan tetap memperhatikan skala prioritas dari keterbatasan anggaran yang ada. “Tentunya akan kita perjuangkan dengan cermat karena memang kita kan keterbatasan anggaran. Keterbatasan anggaran ini tentu harus lihat dengan skala prioritas. Skala prioritas ini tentu nantinya kami sebagai wakil rakyat akan tetap berpihak kepada rakyat memperhatikan kebutuhan mereka,” pungkas Asli. (pun/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kemenag Harus Luruskan Disinformasi Seputar Haji
24-11-2020 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily memahami situasi yang dialami para calon jamaah haji karena banyak informasi...
Legislator Minta Pemerintah Serius Tentukan Hasil 'Swab' Calon Jemaah Umrah
23-11-2020 / KOMISI VIII
Beberapa waktu yang lalu, 13 jemaah umrah asal Indonesia terkonfirmasi positif Covid-19 saat menjalani tes swab ulang di Arab Saudi....
Anggota DPR Apresiasi Upaya Peningkatan Nilai Keagamaan di Jawa Barat
22-11-2020 / KOMISI VIII
Program-program upaya peningkatan nilai keagamaan dan kehidupan antar umat beragama yang sudah terlaksana di Provinsi Jawa Barat mendapat apresiasi dari...
Komisi VIII Tingkatkan Sinergitas Kehidupan Beragama di Jabar
20-11-2020 / KOMISI VIII
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadzily...