Sistem Non Flat, Besaran Bantuan PKH Berbeda

13-09-2019 / KOMISI VIII

Anggota Komisi VIII DPR RI Samsu Niang. Foto : Andri/mr

 

Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) mulai Januari tahun ini dilakukan dengan sistem non-flat. Maksudnya, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan beban kebutuhan keluarga pada aspek kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial akan mendapatkan besaran bantuan yang berbeda-beda, dengan mempertimbangkan beban tanggungan dari setiap keluarga. Artinya, besaran nilai setiap penerima bantuan tidak akan sama.

 

“Jadi kalau tahun lalu flat Rp 1,8 juta setiap keluarga, tahun ini diperhitungkan indeks bansos yang bervariasi atau non flat,” ujar Anggota Komisi VIII DPR RI Samsu Niang saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI dalam rangka peninjauan pelaksanaan PKH di Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (11/9/2019).

 

Penghitungan indeks kenaikan nilai dana bansos PKH itu terdiri dari ibu sedang hamil atau keluarga yang memiliki balita, sebesar Rp 2,4 juta per tahun, keluarga yang memiliki anak SD indeks bantuannya Rp 900 ribu, keluarga yang memiliki anak SMP bantuannya Rp 1,5 juta, keluarga yang SMA itu Rp 2 juta.

 

“Bagi keluarga yang tinggal bersama lanjut usia 60 tahun ke atas akan mendapat tambahan Rp 2,4 juta per jiwa, keluarga yang tinggal bersama penyandang disabilitas berat mendapatkan tambahan Rp 2,4 juta per jiwa, dan bantuan tetap sebesar Rp 550 ribu per tahun per keluarga. Asumsi kenaikan besaran dana bansos itu sudah dihitung secara rasional, yang melibatkan Bappenas, Bank Dunia, dan Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu.

 

Kenaikan besaran indeks bantuan sosial yang signifikan diperkirakan akan mengurangi tingkat kemiskinan secara nyata, karena komponen bantuan sudah disesuaikan dengan kebutuhan setiap keluarga yang berbeda-beda. Tujuan yang ingin dicapai diantaranya mengurangi gizi buruk, mencegah stunting, meningkatkan kualitas hidup 1.000 hari pertama, dan menekan angka putus sekolah dari SMP ke SMA, serta dari SMA ke perguruan tinggi.

 

Sejauh ini, Samsu Niang menyatakan penyaluran PKH sudah terselesaikan dengan baik. Tahun ini pencairan bagi 9,97 juta KPM PKH sudah memasuki tahap keempat. Selain itu, pemerintah juga akan segera meluncurkan program pengembangan kelompok usaha bersama (Kube) bagi para penerima PKH. “Insya Allah bantuan ini akan bermanfaat bagi masyarakat," pungkas legislator PDI-Perjuangan itu. (man/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR Harapkan Wartawan Parlemen Kedepankan 'Tabayyun' dalam Pemberitaan
17-10-2020 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Ali Taher mengharapkan awak media terutama yang tergabung dalam Koordinatoriat Wartawan Parlemen dapat semakin meningkatkan...
Lembaga Kesejahteraan Anak Perlu Perhatian Lebih
12-10-2020 / KOMISI VIII
Lembaga kesejahteraan anak di bawah naungan Kementerian Sosial perlu mendapatkan perhatian lebih. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ihsan Yunus...
Komisi VIII Salurkan BOP Pesantren di Kaltim
11-10-2020 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI menyalurkan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) sebesar Rp 1,3 miliar kepada 52 Pondok Pesantren yang berada di...
Terapkan Protokol Kesehatan, Legislator Optimis Pesantren Dapat Jalankan KBM Tatap Muka
11-10-2020 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI M. Husni menegaskan bahwa ia optimistis untuk Pondok Pesantren (Ponpes) dapat terus menjalankan kegiatan belajar...