DPR Terima IHPS 1 2019

18-09-2019 / PARIPURNA

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menerima IHPS dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Moermahadi Soerja Djanegara. Foto : Kresno/mr

 

Rapat Paripurna DPR RI menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 1 tahun 2019 sebagai wujud pengawasan DPR terhadap pengelolaan keuangan negara yang dikelola olehh Kementerian dan Lembaga, untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan diserahkannya IHPS tersebut kepada seluruh Komisi di DPR RI guna dilakukan pendalaman dengan mitra kerja terkait.

 

Dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Moermahadi Soerja Djanegara membacakan laporan dan menyerahkan IHPS 1 kepada pimpinan Dewan. Dari meja pimpinan, Fahri menuturkan akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan meneruskannya kepada Komisi di DPR RI untuk dilakukan pendalaman melalui Rapat Kerja ataupun Rapat Dengar Pendapat (RDP).

 

“Sesuai mekanisme yang berlaku, IHPS 1 tahun 2019 ini akan kami teruskan kepada Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) untuk dilakukan pendalaman, sebagaimana DPR menjalankan fungsi pengawasan terhadap mitra kerja terkait,” ujar Fahri di hadapan Rapat Paripurna yang berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019).

 

Dalam laporannya, Moermahadi mengungkapkan bahwa IHPS I tahun 2019 memuat 105 laporan hasil pemeriksaan keuangan yakni 1 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018, 85 Laporan Leuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) tahun 2018. Selain itu juga memuat 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) tahun 2018 dan 18 Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LKPHLN) tahun 2018.

 

Dari hasil pemeriksaan atas LKKL dan LKBUN tahun 2018, 81 LKKL dan 1 LKBUN memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sedangkan 4 LKKL memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 1 LKKL mendapatkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Selain itu BPK juga sudah memeriksa seluruh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebanyak 542 laporan.

 

Hasilnya dari 34 provinsi, 32 provinsi memperoleh opini WTP dan 2 provinsi memperoleh WDP. Dan dari 415 pemerintahan kabupaten, sebanyak 327 memperoleh WTP, 76 memperoleh WDP, dan 12 memperoleh opini TMP. Selain itu dari 93 pemerintah kota, sebanyak 84 memperoleh WTP, 8 memperoleh WDP dan 1 mendapatkan opini TMP. (hs/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pemerintah Harus Hadir Selesaikan Sengketa Lahan di Riau
15-09-2020 / PARIPURNA
Anggota Komisi V DPR RI Syahrul Aidi Maazat mendesak pemerintah untuk hadir menyelesaikan sengketa lahan yang jumlahnya mencapai 312 kasus...
DPR Setujui RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2019 menjadi UU
15-09-2020 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanggungjawaban atas...
DPR Perjuangkan Kepentingan Indonesia di Forum Internasional
01-09-2020 / PARIPURNA
Konstitusi memberi mandat kepada DPR RI untuk mendukung dan memperkuat pelaksanaan politik luar negeri Indonesia melalui fungsi diplomasi parlemen. Ketua...
Keselamatan dan Kesehatan Masyarakat Lebih Penting dari Segalanya
01-09-2020 / PARIPURNA
Ketua DPR RI DR. (H.C.) Puan Maharani meminta Pemerintah melakukan evalusi terkait penanganan pandemi Covid-19 serta dampak yang menyertainya. Puan...