Panja RUU PKS Undang ICMI Bahas Definisi Kekerasan

18-09-2019 / KOMISI VIII

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang. Foto : Jaka/mr

 

Tim Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) Komisi VIII DPR RI melangsungkan audiensi dengan perwakilan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang dipimpin Sri Astuti Buchari membahas isu krusial seputar penyelesaian RUU PKS. Ketua Panja RUU PKS Marwan Dasopang menyebut bahwa ada usulan dari ICMI mengenai judul dan definisi kekerasan.

 

ICMI menganggap kata ‘kekerasan’ sebagai judul sebaiknya diganti dengan kata ‘kejahatan’ merujuk kepada fenomena lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) agar bisa didefinisikan dalam RUU ini. Namun menurut Marwan makna kejahatan akan lebih rumit ketika didefinisikan ke dalam judul sebab pihaknya mengaku telah membahas judul ini dalam waktu yang sangat panjang.

 

“Antara suami yang melakukan kekerasan terhadap istrinya itu tidak bisa ditangkap oleh UU ini. Sementara yang dimaksudkan teman dari para pegiat itu tadi termasuk yang itu, bahwa suami yang mengkasari istrinya itu bagian dari kekerasan. Kemudian karena itulah usul yang membuat kekerasan ini sebagai judul memang agak rumit kalau ditukar menjadi kejahatan,” tuturnya saat memimpin rapat di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

 

Marwan berharap ICMI turut berperan aktif untuk berkomitmen membantu terselesaikannya RUU PKS ini. Sebab pembahasan RUU tersebut diakuinya sangat alot. Maka dari itu ia meminta ICMI terus memantau perkembangan dari RUU PKS ini dan apabila kemudian UU KUHP dapat disahkan, DPR dapat bergerak cepat menyelesaikan RUU PKS.

 

“Saya punya harapan kalau begini ICMI memberikan tambahan-tambahan baru, kalau nanti UU KUHP-nya selesai kita tinggal merumuskan judul dan definisi, udah kita ketok aja. Jadi saya punya harapan lagi ini bisa disahkan, karena tadinya saya sudah pesimis tapi ini ada harapan saya dari ICMI lagi,” tandas Politisi PKB tersebut.

 

Sementara itu Sri Astuti Buchari mewakili seluruh anggota ICMI menyampaikan agar judul ‘Penghapusan Kekerasan Seksual’ dapat diubah menjadi ‘Kejahatan Seksual’. Sebab makna kejahatan itu akan mencakup keseluruhan termasuk masalah LGBT yang hingga saat ini belum terselesaikan. Selain itu makna ‘kekerasan’ dianggapnya sangat terbatas dibanding dengan kata ‘kejahatan’.

 

“Dasar dari semua ini yang kita usulkan, yang paling penting adalah kami juga ikut mendesak terbitnya Undang-Undang tersebut. Yang paling penting satu hal adalah untuk kepentingan korban dan tentu saja bermanfaat bagi korban. Manfaatnya adalah bagian dari perlindungan termasuk kompensasi. Juga termasuk kerugian dan pemidanaan. Semua ini demi kepentingan korban,” imbuhnya. (er/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Madrasah dan Pesantren di Jatim Harus Tangguh Hadapi Covid-19
24-07-2020 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI telah menyetujui anggaran untuk bantuan operasional pesantren, bantuan opersional madrasah diniyah takmiliyah (MDT), bantuan operasional lembaga...
Kanwil Kemenag DIY Diimbau Jadi ‘Role Model’ Gerakan Modernisasi Keagamaan
21-07-2020 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq berharap Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bisa menjadi role...
DIY Provinsi Terbaik Tangani Covid-19
21-07-2020 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ihsan Yunus menilai Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang terbaik dalam...
Realisasi Kebijakan Anggaran Penanganan Covid-19 Harus Tepat
21-07-2020 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Moekhlas Sidik memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII ke Provinsi Jawa Timur. Dalam kunker...