Komisi VII Minta Pertamina Serius Tangani Penyimpangan Distribusi BBM

20-09-2019 / KOMISI VII

Pertemuan Tim Kunspek Komisi VII DPR RI dengan Direksi PT. Pertamina TBBM Tanjung Gerem. Foto: Anne/sf

 

 

Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu menilai PT. Pertamina (Persero) belum serius menangani penyimpangan distribusi bahan bakar minyak (BBM) dari Terminal BBM ke stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU). Menurutnya, praktik truk tangki BBM “kencing di jalan” masih sering ditemukan di lapangan.

 

“PT Pertamina sudah empat tahun berkomitmen untuk membenahi sistem pengendalian dan pengawasan dalam distribusi BBM, tetapi hingga saat ini masih terus terjadi penyimpangan di lapangan," ungkap Gus Irawan ketika memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI meninjau Terminal BBM Tanjung Gerem di Cilegon, Banten, Jumat (20/9/2019).

 

Bersama BPH Migas, Gus Irawan menuturkan kunjungan ini untuk melihat secara langsung kegiatan penyimpanan, penyediaan dan distribusi BBM yang dilaksanakan PT. Pertamina di TBBM Tanjung Gerem. Di samping itu, tim Kunspek Komisi VII DPR RI juga memastikan terlaksananya Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas beserta aturan pelaksanaan turunannya.

 

Seharusnya Pertamina memaksimalkan sistem informasi dan teknologi informasi untuk mengendalikan dan memastikan bahwa tidak ada lagi peluang terjadinya penyimpangan dalam bentuk apapun. Menurut Gus Irawan, dalam beberapa kunjungan, Komisi VII DPR RI kerap menemukan penyimpangan praktik distribusi BBM tidak pada tempatnya atau “kencing di jalan” ini. Diduga ada pihak di luar Pertamina yang terlibat dalam praktek ilegal tersebut.

 

Tim Kunspek Komisi VII DPR RI meninjau TBBM Tanjung Gerem. Foto: Anne/sf

 

 

Hal ini pun menjadi sorotan Komisi VII DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat dengan jajaran direksi PT. Pertamina beberapa waktu lalu. Namun, menurutnya, upaya PT. Pertamina untuk mengurangi loss atau kehilangan belum terimplementasi dengan baik. "Karena itu, Komisi VII meminta perhatian PT. Pertamina untuk secepatnya melakukan perbaikan sistem pengawasan distribusi BBM sehingga tidak terjadi penyimpangan di lapangan," jelas Gus.

 

Politisi Partai Gerindra itu juga mendorong PT. Pertamina segera mengaplikasikan digitalisasi pada setiap nozzle di SPBU. Nantinya, sistem tersebut akan terintegrasi dengan Terminal BBM untuk mengantisipasi penyimpangan. "Pertamina itu BUMN Merah Putih jadi mestinya setiap kebocoran dan ‘kencing di jalan’ itu harus disikapi, karena yang di ujung menanggung kerugian itu masyarakat pengguna BBM," tandasnya.

 

Dalam kunjungan tersebut, legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara II itu juga menyesalkan ketidakhadiran Direksi PT. Pertamina (Persero) dalam kunjungan pengawasan tersebut. "Seharusnya Direksi Pertamina memprioritaskan acara dengan DPR, karena ini amanat konstitusi,” tegas Gus Irawan. (ann/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
SKK Migas Harus Turun Langsung Tangani Tingginya Harga Gas Industri
16-01-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Kardaya Wanika meminta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK...
Indonesia Harus Eksplore SDA di Wilayah 3T
16-01-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI, Arkananta Akram berharap Pemerintah melalui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas...
Pemerintah Harus Hati-Hati Cabut Subsidi Elpiji 3 Kg
15-01-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), berhati-hati jika benar-benar ingin menarik subsidi...
Legislator Dukung Program Modifikasi Cuaca oleh BBTMC
10-01-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mendukung peningkatan anggaran Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), khususnya Balai Besar Teknologi Modifikasi...