Buku Selayang Pandang Komisi III Sangat Komprehensif

23-09-2019 / PIMPINAN

Wakil Ketua DPR RI Kordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Fahri Hamzah. Foto : Runi/mr

 

Wakil Ketua DPR RI Kordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Fahri Hamzah menilai, Buku Selayang Pandang Komisi III DPR RI yang baru saja diluncurkan Komisi III DPR merupakan buku tentang penegakan hukum dan situasi hukum di Indonesia, yang sangat komprehensif dan lengkap.

 

“Buku ini sangat komprehensif, buku yang memotret tentang penegakan hukum dan situasi hukum di Indonesia secara lengkap dan padat. Ini cara satu-satunya bagi kita untuk sampai pada situasi penegakan hukum yang solid,” ujar Fahri dalam peluncuran dan diskusi bedah buku ‘Selayang Pandang Komisi III DPR RI (Evaluasi Penegakan Hukum di Indonesia 2014-2019)’ di selasar Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan Jakarta, Senin (23/9/2019).

 

Politisi asal dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) ini menceritakan ketika dalam periode sebelumnya ia sempat menjadi pimpinan Komisi III yang notabene merupakan Komisi yang kerap membahas hukum, padahal background pendidikannya saat itu ekonomi. Untuk mengejar ketertinggalan, ia “terpaksa” belajar hukum dan memilih belajar dari salah seorang sarjana hukum baru. Dari sana pengetahuan tentang ilmu hukum pun bertambah. Bahkan tidak sedikit yang menganggap dirinya berlatar belakang pendidikan hukum, bukan ekonomi.

 

Fahri mengakui bahwa Komisi III merupakan komisi yang semua konten pengetahuannya sangat tinggi, bahkan dalam berdebat pun tinggi sekali. Tak heran jika kemudian ia menganggap Komisi III merupakan “sekolah hukum” bagi dirinya. Ketika itu Fahri berupaya mendesain sistematika rapat menjadi lebih baik. Ini yang nantinya menjadi dasar cara rapat di Komisi III dengan mitra kerja.

 

“Kita identifikasikan, apakah ada persoalan sistem dalam penegakan hukum atau tidak. Pak Desmond itu mengatakan kasus itu muncul karena lubang dari sebuah sistem. Oleh karena itu sistem itu diidentifkasi dulu, baru kita tahu lubangnya wajar atau tidak,” papar Fahri.

 

Pertama, lanjut Fahri, harus diteliti ada permasalahan atau tidak dalam sebuah regulasi, dan dicek satu per satu birokrasinya, apakah masih tertutup atau kurang profesional. “Saya ingat Pak Bambang Hendarso Dahuri membawakan kita sebuah tas yang berisi tentang reformasi kepolisian lengkap. Baru kemudian muncul kasus-kasus yang diidentifikasi, lalu ditemukan masalahnya dimana, bagiamana dari sisi regulasinya, sisi institusi atau sisi anggaran,” paparnya. (ayu/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Satgas Lawan Covid-19 Apresiasi Penerapan Protokol Kesehatan di Bandara Soetta
23-05-2020 / PIMPINAN
Koordinator Satgas Lawan Covid-19 DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi penerapan protokol kesehatan di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) dalam rangka mengantisipasi...
Penanganan Covid-19, DPR Desak Pemerintah Petakan Pencegahan Korupsi
21-05-2020 / PIMPINAN
DPR RI telah membentuk Tim Pengawas (Timwas) Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi Covid-19 untuk mengawasi kinerja Pemerintah dalam penanganan wabah virus...
Tidak Ada Ketentuan Batas Waktu Penetapan UU
19-05-2020 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin menyampaikan bahwa suatu Rancangan Undang-Undang (RUU) bisa ditetapkan menjadi sebuah Undang-Undang (UU) apabila...
Azis Syamsuddin Beri Bimtek Penyusunan UU kepada Dosen dan Mahasiswa
18-05-2020 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin memberikan bimbingan teknis (bimtek) penyusunan peraturan perundang-undangan kepada dosen dan mahasiswa secara daring...