DPR Tunda Pengesahan Empat RUU

24-09-2019 / PIMPINAN

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan bahwa DPR sepakat menunda pengesahan empat Rancangan Undang-Undang (RUU). Penundaan tersebut dilakukan guna menjawab keresahan masyarakat serta permintaan langsung dari Presiden Joko Widodo. Adapun keempat RUU yang ditunda pengesahannya yaitu, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), RUU Permasyarakatan, RUU Pertanahan dan RUU Minerba.

 

"Melalui forum Badan Musyawarah (Bamus) kemarin dan forum lobi hari ini, kita sepakat untuk menunda RUU KUHP dan RUU Permasyarakatan guna memberikan waktu kepada DPR maupun pemerintah untuk mengkaji dan mensosialisasikan kembali secara masif isi dari kedua RUU tersebut, agar masyarakat lebih bisa memahaminya. Sedangkan RUU Pertanahan dan RUU Minerba masih dalam pembahasan di Tingkat I dan belum masuk dalam tahap pengambilan keputusan," ungkap Bamsoet, sapaan akrabnya, saat menggelar konferensi pers di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2019)

 

Dijelaskan Bamsoet, pengesahan RKUHP yang ditunda sesuai dengan mekanisme, prosedur dan tata cara yang ada di DPR, yaitu berdasarkan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, setiap RUU dibahas DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. "Tanpa persetujuan kedua belah pihak, maka setiap RUU tidak bisa disahkan menjadi UU," jelas politisi Fraksi Partai Golkar ini.

 

Karena ditunda, lanjut Legislator dapil Jawa Tengah VII ini, DPR RI bersama Pemerintah akan mengkaji kembali pasal per pasal yang terdapat dalam RUU KUHP, khususnya yang menjadi sorotan publik. "Sambil juga kita akan gencarkan kembali sosialisasi tentang RUU KUHP. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan penjelasan yang utuh, tak salah tafsir apalagi salah paham menuduh DPR RI dan pemerintah ingin mengebiri hak-hak rakyat," tutupnya.  (rnm,shl/es) 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Bamus DPR Sepakati Jumlah Anggota AKD 2019-2024
18-10-2019 / PIMPINAN
Pimpinan DPR RI bersama Pimpinan Fraksi DPR RI menggelar rapat pengganti Badan Musyawarah (Bamus) untuk menentukan komposisi jumlah anggota serta...
Pembentukan AKD Disepakati dengan Prinsip Gotong Royong
18-10-2019 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Puan Maharani mengumumkan kesepakatan seluruh fraksi di DPR RI atas pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Untuk mengemban...
Ketua DPR Hadiri Perpisahan Kabinet Kerja Jokowi-JK
18-10-2019 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri perpisahan anggota Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK)....
Ketua DPR Pastikan AKD Tetap 11 Komisi
16-10-2019 / PIMPINAN
DPR RI Periode 2019-2014 telah resmi bekerja selama dua pekan terakhir. Namun hingga saat ini, penentuan dan pembentukan Alat Kelengkapan...