DPR Tunda Pengesahan Empat RUU

24-09-2019 / PIMPINAN

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. Foto : Arief/mr

 

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan bahwa DPR sepakat menunda pengesahan empat Rancangan Undang-Undang (RUU). Penundaan tersebut dilakukan guna menjawab keresahan masyarakat serta permintaan langsung dari Presiden Joko Widodo. Adapun keempat RUU yang ditunda pengesahannya yaitu, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), RUU Permasyarakatan, RUU Pertanahan dan RUU Minerba.

 

"Melalui forum Badan Musyawarah (Bamus) kemarin dan forum lobi hari ini, kita sepakat untuk menunda RUU KUHP dan RUU Permasyarakatan guna memberikan waktu kepada DPR maupun pemerintah untuk mengkaji dan mensosialisasikan kembali secara masif isi dari kedua RUU tersebut, agar masyarakat lebih bisa memahaminya. Sedangkan RUU Pertanahan dan RUU Minerba masih dalam pembahasan di Tingkat I dan belum masuk dalam tahap pengambilan keputusan," ungkap Bamsoet, sapaan akrabnya, saat menggelar konferensi pers di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2019)

 

Dijelaskan Bamsoet, pengesahan RKUHP yang ditunda sesuai dengan mekanisme, prosedur dan tata cara yang ada di DPR, yaitu berdasarkan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, setiap RUU dibahas DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. "Tanpa persetujuan kedua belah pihak, maka setiap RUU tidak bisa disahkan menjadi UU," jelas politisi Fraksi Partai Golkar ini.

 

Karena ditunda, lanjut Legislator dapil Jawa Tengah VII ini, DPR RI bersama Pemerintah akan mengkaji kembali pasal per pasal yang terdapat dalam RUU KUHP, khususnya yang menjadi sorotan publik. "Sambil juga kita akan gencarkan kembali sosialisasi tentang RUU KUHP. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan penjelasan yang utuh, tak salah tafsir apalagi salah paham menuduh DPR RI dan pemerintah ingin mengebiri hak-hak rakyat," tutupnya.  (rnm,shl/es) 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Satgas Lawan Covid-19 Apresiasi Penerapan Protokol Kesehatan di Bandara Soetta
23-05-2020 / PIMPINAN
Koordinator Satgas Lawan Covid-19 DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi penerapan protokol kesehatan di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) dalam rangka mengantisipasi...
Penanganan Covid-19, DPR Desak Pemerintah Petakan Pencegahan Korupsi
21-05-2020 / PIMPINAN
DPR RI telah membentuk Tim Pengawas (Timwas) Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi Covid-19 untuk mengawasi kinerja Pemerintah dalam penanganan wabah virus...
Tidak Ada Ketentuan Batas Waktu Penetapan UU
19-05-2020 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin menyampaikan bahwa suatu Rancangan Undang-Undang (RUU) bisa ditetapkan menjadi sebuah Undang-Undang (UU) apabila...
Azis Syamsuddin Beri Bimtek Penyusunan UU kepada Dosen dan Mahasiswa
18-05-2020 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin memberikan bimbingan teknis (bimtek) penyusunan peraturan perundang-undangan kepada dosen dan mahasiswa secara daring...