Paripurna DPR RI Sahkan RUU Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan

24-09-2019 / PARIPURNA

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Daniel Johan. Foto : Arief/mr

 

Dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, (24/9), mengesahkan RUU tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. RUU tersebut merupakan merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

 

Dalam laporannya, Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Daniel Johan mengatakan, pihaknya memandang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan perlu dilakukan perubahan, mengingat UU tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di kalangan masyarakat, karena berlakunya beberapa undang-undang terkait penyelenggaraan karantina.

 

“Selain itu penyelenggaraan Karantina harus mengikuti perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, lingkungan strategis yang cepat dan dinamis. Terutama laju arus perdagangan antar negara yang melahirkan beberapa ketentuan dan kesepakatan internasional terkait standar keamanan dan mutu pangan, produk rekayasa genetik, agensia hayati, jenis asing invasive, pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar serta pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa langka,” papar Daniel.

 

Dalam pembahasan RUU tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Komisi IV DPR RI bersama Pemerintah telah melakukan pembahasan sebanyak 486 Daftar inventarisasi Masalah (DIM). Dari sana disepakati RUU ini terdiri dari 15 BAB, 96 Pasal. Adapun beberapa materi muatan penting yang diatur dalam RUU ini antara lain terkait tujuan penyelenggaraan Karantina adalah untuk mencegah masuk, keluar dan tersebarnya hama penyakit hewan, hama penyakit ikan, dan organisme pengganggu tumbuhan dari luar negeri ke dalam wilayah NKRI.

 

Kedua penyelenggaraan karantina ini diintegrasikan dan dikoordinasikan dalam bentuk sebuah badan. Ketiga RUU ini mengatur mengenai media pembawa yang berpotensi menularkan Hama Dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) atau organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) serta cara mendeteksinya.

 

RUU ini, lanjut politisi Fraksi PKB ini, mengamanatkan agar penyelenggaraan karantina diintegrasikan dan dikoordinasikan dalam bentuk satu badan. Sehingga badan karantina mampu menjadi garda terdepan dalam perlindungan negara dari masuk dan tersebarnya hama dan penyakit, perlindungan sumber daya hayati dari cemaran organisme produk rekayasa genetik yang dapat digunakan sebagai senjata biologis, keberadaan jenis asing invasive yang dapat menggangu ekosistem, pengawasan terhadap tumbuhan atau satwa liar dan agensia hayati, serta keamanan pangan.

 

“RUU Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan ini merupakan upaya maksimal yang dapat dilakukan umtuk penyelenggaraan karantina yang lebih baik sehingga membawa perubahan nyata,” pungkasnya sambil berharap agar pemerintah segera menerbitkan Peraturan turunannya setelah RUU ini diundangkan.

 

Menjawab hal tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam sambutannya  mengatakan bahwa dengan disahkannya RUU Tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan ini, maka tugas pemerintah yang harus segera dilaksanakan adalah menyelesaikan peraturan pemerintah tersebut, dalam rangka implementasi dari RUU ini.

 

Atas nama pemerintah Amran mengucapkan puji syukur atas terselesaikannya pembahasan RUU ini. Tak lupa ia juga mengucapkan terimakasih kepada Pimpinan dan anggota DPR RI serta semua pihak yang telah berperan dan berpartisipasi aktif mewujudkan lahirnya undang-undang ini. “Semoga upaya dan kerja keras ini mendapat ridho Allah SWT,” harapnya. (ayu/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pemerintah Harus Hadir Selesaikan Sengketa Lahan di Riau
15-09-2020 / PARIPURNA
Anggota Komisi V DPR RI Syahrul Aidi Maazat mendesak pemerintah untuk hadir menyelesaikan sengketa lahan yang jumlahnya mencapai 312 kasus...
DPR Setujui RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2019 menjadi UU
15-09-2020 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanggungjawaban atas...
DPR Perjuangkan Kepentingan Indonesia di Forum Internasional
01-09-2020 / PARIPURNA
Konstitusi memberi mandat kepada DPR RI untuk mendukung dan memperkuat pelaksanaan politik luar negeri Indonesia melalui fungsi diplomasi parlemen. Ketua...
Keselamatan dan Kesehatan Masyarakat Lebih Penting dari Segalanya
01-09-2020 / PARIPURNA
Ketua DPR RI DR. (H.C.) Puan Maharani meminta Pemerintah melakukan evalusi terkait penanganan pandemi Covid-19 serta dampak yang menyertainya. Puan...