Paripurna DPR Sahkan RUU Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan

24-09-2019 / PARIPURNA

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Michael Wattimena. Foto : Geraldi/mr

 

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan disahkan menjadi Undang-undang pada Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Fahri Hamzah. RUU ini merupakan perbaikan dan penyesuaian daru Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

 

“Pertanian merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan nasional yang saat ini pengaturannya dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Namun dalam implementasinya UU tersebut masih terdapat beberapa kekurangan dan belum mampu memenuhi kebutuhan hukum masyarakat,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Michael Wattimena di hadapan Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2019).

 

Kekurangan tersebut, lanjut Michael antara lain berupa adanya pergeseran paradigma sentralistik menjadi desentralistik yang terdapat dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang turut mempengaruhi paradigma kewenangan pengelolaan budidaya pertanian.

 

Selain itu beberapa substansi UU No 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman telah diajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Dalam putusan MK No.99/PUU-X/2012 dinyatakan bahwa dalam Pasal 9 ayat (3) bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘dikecualikan untuki perorangan petani kecil’.

 

Selanjutnya dalam Pasal 12 ayat (1) juga dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘dikecualikan untuk perorangan petani kecil dalam negeri’.

 

Tidak hanya itu kebutuhan adanya sistem pembangunan berkelanjutan yang perlu ditumbuhkembangkan dalam pembangunan di bidang pertanian melalui sistem budi daya pertanian untuk mencapai kedaulatan pangan dengan memperhatikan iklim guna mewujudkan sistem pertanian yang maju, efisien, tanggung dan berkelanjutan.

 

“Implikasi dari berbagai permasalahan tersebutlah dirasakan perlu dilakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap UU No 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, yang selanjutnya berdasarkan hasil pembahasan menjadi RUU Tentang Sistem Budi daya Pertanian Berkelanjutan,” ungkap Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini.

 

RUU tentang Sistem Budi daya Pertanian Berkelanjutan yang baru saja disahkan oleh Sidang Paripurna ini terdiri dari 22 BAB dan 132 Pasal. Adapun beberapa materi muatan penting yang diatur dalam RUU ini diantaranya adalah pemanfaatan lahan untuk keperluan budidaya pertanian dilakuikan dengan pendekatan pengelolaan agroekosistem berdasarkan prinsip pertanian konservasi yang bertujuan melindungi, memulihkan, memelihara, dan meningkatkan fungsi lahan guna peningkatan produktivitas pertanian berkelanjutan.

 

Peredaran hasil pemuliaan petani kecil dikecualikan dari proses pelepasan oleh pemerintahan.  Pengecualian kepada petani kecil dari perizinan dalam melakukan pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik, dimana petani kecil hanya melaporkan kepada pemerintah.

 

Kewajiban Pemerintah untuk menyediakan bank genetik, cadangan benih tanaman, dan benih hewan atau bibit hewan, serta cadangan pupuk nasional. Serta pemberian insentif kepada petani pemula dan petani yang melakukan budi daya pertanian dan meningkatkan produksi serta produktivitas hasil pertanian.

 

“Catatan penting yang diberikan kepada pemerintah setelah  diundangkannya RUU ini, pemerintah harus melakukan sosialisasi terhadap undang-undang ini, khususnya kepada petani, agar petani tidak dirugikan dalam hal melakukan usaha budi daya pertanian. Pemerintah melalui penyuluh pertanian harus selalu melakukan penyuluhan dan pendampingan kepada petani mengenai tata cara budidaya pertanian yang baik dengan tetap memperhatikan kearifan lokal maupun budaya yang berlaku di masyarakat,” tambahnya. (ayu/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pemerintah Harus Hadir Selesaikan Sengketa Lahan di Riau
15-09-2020 / PARIPURNA
Anggota Komisi V DPR RI Syahrul Aidi Maazat mendesak pemerintah untuk hadir menyelesaikan sengketa lahan yang jumlahnya mencapai 312 kasus...
DPR Setujui RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2019 menjadi UU
15-09-2020 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanggungjawaban atas...
DPR Perjuangkan Kepentingan Indonesia di Forum Internasional
01-09-2020 / PARIPURNA
Konstitusi memberi mandat kepada DPR RI untuk mendukung dan memperkuat pelaksanaan politik luar negeri Indonesia melalui fungsi diplomasi parlemen. Ketua...
Keselamatan dan Kesehatan Masyarakat Lebih Penting dari Segalanya
01-09-2020 / PARIPURNA
Ketua DPR RI DR. (H.C.) Puan Maharani meminta Pemerintah melakukan evalusi terkait penanganan pandemi Covid-19 serta dampak yang menyertainya. Puan...