Pansus IKN Pantau Kesiapan Kaltim

25-09-2019 / PANITIA KHUSUS

Ketua Pansus IKN DPR RI Zainuddin Amali. Foto : Azka/mr

 

Pansus Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) DPR RI mendatangi Provinsi Kalimantan Timur guna melihat kesiapan dan perencanaan yang dilakukan, serta mendapatkan penjelasan langsung dari Pemerintah Provinsi Kaltim. Ketua Pansus IKN DPR RI Zainuddin Amali mengatakan, Pansus ini nantinya akan memberikan rekomendasi kepada Pimpinan DPR RI sebagai jawaban terhadap surat Presiden terkait rencana pemindahan ibu kota negara.

 

“Rencananya akan diparipurnakan tanggal 30 September ini. Kami tidak ingin merekomendasikan ini asal-asalan. Untuk itu kami langsung datang ke sini dan mengumpulkan data-data dan informasi yang benar. Nantinya semua fraksi akan menyampaikan pandangan fraksi di Paripurna terkait pemindahan ibu kota negara,” jelas Zainudin usai memimpin pertemuan Pansus IKN dengan Gubernur Kaltim Isran Noor beserta jajarannya di Samarinda, Kaltim, Selasa (24/9/2019).

 

Legislator Partai Golkar menambahkan, Pansus IKN juga dalam waktu dekat akan memanggil Kementerian dan Lembaga yang terkait langsung dengan rencana pemerintah untuk melakukan pemindahan ibu kota negara. “Karena ini tinggal beberapa hari lagi dibawa ke Paripurna, kami akan segera memanggil Kementerian terkait. Dan kami harus tetap fokus dan serius agar menghasilkan informasi dan data yang tepat,” kata politisi dapil Jawa Timur XI itu.

 

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor mengatakan bahwa secara garis besar masyarakat Kaltim sangat terbuka untuk menjadi ibu kota negara Indonesia yang baru. “Masyarakat kaltim sudah siap dan bukti kesiapannya ialah kebahagian, bersyukur, dan berterimakasih itu merupakan modal kesiapan masyarakat Kaltim,” ungkapnya sembari menambahkan bahwa dirinua juga akan membuat Peraturan Gubernur (Pergub) terkait rencana pemindahan ibu kota negara ini. (azk/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
RUU Perjanjian MLA RI – Swiss Disetujui
03-07-2020 / PANITIA KHUSUS
Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau Treaty on Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters between the...
Pimpinan Pansus RUU Perjanjian Hukum Timbal Balik Pidana Indonesia-Swiss Disahkan
24-06-2020 / PANITIA KHUSUS
Wakil Ketua Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) M. Azis Syamsuddin mengesahkan Pimpinan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan...
Jangan Ada Persoalan Geostrategi pada Pemindahan Ibu Kota Negara
27-09-2019 / PANITIA KHUSUS
Anggota Panitia Khusus Pemindahan Ibu Kota Negara (Pansus IKN) DPR RI M Sarmuji menegaskan, pada rencana pemindahan ibu kota jangan...
Pemindahan Ibu Kota Harus Pertimbangkan Aspek Sosial, Ekonomi, dan Budaya
26-09-2019 / PANITIA KHUSUS
Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia bukan hanya memindahkan fisik seperti bangunan dan kantor. Namun lebih dari itu juga memindahkan seluruh...