Pansus IKN Bagi Tiga Topik Besar Kajian Pemindahan Ibu Kota

25-09-2019 / PANITIA KHUSUS

Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR RI Pemindahan Ibu Kota Zainudin Amali. Foto : Azka/mr

 

Ketua Panitia Khusus Pemindahan Ibu Kota Negara (Pansus IKN) DPR RI Zainudin Amali menjelaskan bahwa keberadaan Pansus IKN ini yang mengkaji tentang pemindahan ibu kota negara merupakan respon dari DPR terhadap surat Presiden yang telah disampaikan kepada DPR. Nantinya pansus akan membagi tiga topik besar dalam kajian pemindahan Ibu Kota.

 

"Pansus membagi tiga topik besar dalam kajian, nanti yang pertama adalah yang berkaitan dengan pembiayaan dan infrastruktur, yang kedua adalah yang berkaitan dengan lokasi dan lingkungan, dan yang ketiga adalah berkaitan dengan aparatur dan regulasi-regulasi yang dibutuhkan," jelas Zainudin saat memimpin rapat Pansus IKN di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9/ 2019).

 

Sebelumnya saat Rapat Paripurna tahunan 16 Agustus 2019 lalu, Presiden telah memohon dukungan dan izin dari DPR RI terkait rencana pemindahan ibu kota. Kedepan DPR akan memberikan  respon terhadap kajian dari pihak pemerintah. "Maka Pimpinan DPR melalui Badan Musyawarah membentuk Pansus ini, walaupun Pansus ini kerjanya sangat singkat," ujar Zainudin.

 

Politisi Fraksi Partai Golkar ini juga mengungkapkan, pada Jumat yang akan datang, Pansus akan mengadakan rapat dan mendengarkan pandangan dari fraksi-fraksi di DPR, dan sekaligus akan memberikan rekomendasi dari DPR. "InsyaAllah nanti Pansus akan memberikan laporan di rapat Paripurna terakhir, pada tanggal 30 September yang akan datang," papar Zainudin.

 

Sementara itu, Menteri PPN atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, pusat pemerintahan baru yang akan dibangun di Kalimantan Timur tidak lepas dari masa depan bangsa Indonesia. Pemerintah berharap pada saat 100 tahun kemerdekaan Indonesia yaitu pada tahun 2045, Indonesia sudah menjadi kategori negara maju.

 

"Kita sudah berubah status dari saat ini negara berpendapatan menengah atas atau upper middle income menjadi negara yang berkategori high income atau berpendapatan tinggi atau lebih gampangnya disebut sebagai negara maju," harap Bambang.

 

Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, berharap perhatian Pemerintah Pusat terhadap masalah-masalah yang dialami oleh kawasan Jakarta dan sekitarnya tidak berkurang, karena kawasan ini memiliki tantangan yang tidak kecil. Dimulai dari persoalan lingkungan dan air, integrasi transportasi di kawasan, dan pengelolaan konsentrasi penduduk serta ketimpangan sosial ekonomi.  

 

"Kami di Pemprov DKI Jakarta akan terus fokus untuk memastikan Jakarta terus bisa menjadi gerbang Indonesia ke dunia Global, khususnya di aspek ekonomi dan bisnis. Karena itulah yang kami dengar arahan dari Bapak Presiden terkait dengan apa yang menjadi agenda utama," papar Anis. (eko/es) 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
RUU Perjanjian MLA RI – Swiss Disetujui
03-07-2020 / PANITIA KHUSUS
Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau Treaty on Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters between the...
Pimpinan Pansus RUU Perjanjian Hukum Timbal Balik Pidana Indonesia-Swiss Disahkan
24-06-2020 / PANITIA KHUSUS
Wakil Ketua Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) M. Azis Syamsuddin mengesahkan Pimpinan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan...
Jangan Ada Persoalan Geostrategi pada Pemindahan Ibu Kota Negara
27-09-2019 / PANITIA KHUSUS
Anggota Panitia Khusus Pemindahan Ibu Kota Negara (Pansus IKN) DPR RI M Sarmuji menegaskan, pada rencana pemindahan ibu kota jangan...
Pemindahan Ibu Kota Harus Pertimbangkan Aspek Sosial, Ekonomi, dan Budaya
26-09-2019 / PANITIA KHUSUS
Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia bukan hanya memindahkan fisik seperti bangunan dan kantor. Namun lebih dari itu juga memindahkan seluruh...