Ekraf Mampu Jadi Ujung Tombak Pertumbuhan Ekonomi

26-09-2019 / PARIPURNA

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Reni Marlinawati. Foto : Geraldi/mr

 

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Reni Marlinawati menilai ekonomi kreatif (Ekraf) mampu menjadi ujung tombak  pertumbuhan ekonomi. Ia berharap rencana induk ekonomi kreatif (Rindekraf) dimasukkan menjadi bagian integral dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional, dan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah serta diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah.

 

“Ekraf harus mejadi prioritas, karena kami meyakini akan menjadi andalan devisa negara. Bayangkan produk domestik  bruto (PDB) kita pada tahun 2018 sebesar Rp 4 trilliun. Nah Rp 1 triliun itu disumbang dari sektor ekonomi kreatif,” ungkapnya saat memberikan interupsi dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-11 di Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (26/9/2019).

 

Besar harapan, setelah menjadi Undang-Undang, pemerintah dan pemerintah daerah sebagai penanggung jawab dalam pengembangan ekraf mampu berkoordinasi dengan baik dalam memfasilitasi infrastuktur serta memberikan perlindungan pada seluruh aspek.

 

Mewakili Pemerintah, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah AAGN Puspayoga menyampaikan bahwa dalam mencapai masyarakat adil dan makmur yang mampu memajukan kesejahteraan umum, negara Indonesia harus mengoptimalkan seluruh sumber daya ekonomi, terutama mengoptimalkan kreativitas sumber daya manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.

 

“UU Ekraf ini bertujuan mendorong seluruh aspek ekonomi kreatif sesuai dengan perkembangn kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat Indonesia dan perubahan lingkungan perekonomian global. Menyejahterakan rakyat Indonesia dan meningkatkan pendapatan Negara. Menciptakan ekosistem ekonomi yang berdaya saing global. Mencipatakn lapangan pekerjaan. Melindungi hasil kreativitas dan mengarusutamakan ekraf dalam rencana pembangunan nasional,” ungkapnya.

 

Kami berharap, setelah diundangkan, UU tentang Ekraf mampu menjadi landasan hukum yang kuat bagi perumus kebijakan dan pengaturan kegiatan ekraf, serta lebih memberikan kepastian hukum bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam menciptakan dan mengembangkan ekonomi kreatif. (rnm,dia/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pemerintah Harus Hadir Selesaikan Sengketa Lahan di Riau
15-09-2020 / PARIPURNA
Anggota Komisi V DPR RI Syahrul Aidi Maazat mendesak pemerintah untuk hadir menyelesaikan sengketa lahan yang jumlahnya mencapai 312 kasus...
DPR Setujui RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2019 menjadi UU
15-09-2020 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanggungjawaban atas...
DPR Perjuangkan Kepentingan Indonesia di Forum Internasional
01-09-2020 / PARIPURNA
Konstitusi memberi mandat kepada DPR RI untuk mendukung dan memperkuat pelaksanaan politik luar negeri Indonesia melalui fungsi diplomasi parlemen. Ketua...
Keselamatan dan Kesehatan Masyarakat Lebih Penting dari Segalanya
01-09-2020 / PARIPURNA
Ketua DPR RI DR. (H.C.) Puan Maharani meminta Pemerintah melakukan evalusi terkait penanganan pandemi Covid-19 serta dampak yang menyertainya. Puan...