Legislator Akan Perjuangkan Masalah Pengangguran di NTB

01-10-2019 / PARIPURNA

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Bambang Krisyono. Foto: Runi/rni

 

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Bambang Krisyono menilai tingginya angka pengangguran di Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya yang berada di daerah pemilihan (dapil) NTB II menjadi salah satu permasalahan utama yang harus segera dicarikan solusinya.

 

“Ketika berkampanye dan berkeliling di dapil saya NTB II, saya menemukan banyak sekali pemuda dalam usia produktif namun tidak bekerja alias menganggur. Salah satunya karena minimnya ketersediaan lapangan kerja di NTB. Hal ini tentu sangat disayangkan. Oleh karena itu, InsyaAllah saya berusaha untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut,” ujar Bambang usai dilantik menjadi anggota DPR RI Periode 2019-2024 di Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019).

 

Dilanjutkan Bambang, membuka lapangan pekerjaan tentu menjadi solusi, namun hal itu tentu tidak semudah membalikan telapak kanan. Perlu opsi kedua untuk mengatasi tingginya angka pengangguran di NTB. Salah satunya adalah dengan memberikan ilmu pengetahuan yang mumpuni termasuk ketersediaan pupuk dan benih bagi masyarakat NTB yang notabene banyak mengandalkan hidupnya di bidang pertanian, peternakan dan perikanan.

 

“Saya memang ingin memberikan sebuah perubahan atau berperan aktif langsung bagi masyarakat di dapil saya yang notabene berprofesi sebagai petani, peternak dan nelayan. Dengan memperbanyak pelatihan plus pemberian pupuk dan benih, saya harap pemuda di NTB akan tergerak untuk menekuni bidang pertanian, peternakan dan nelayan. Hal itu bisa mengurangi angka pengangguran, sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat nelayan yang saya wakili,” tambahnya.

 

Meski demikian, ia meyakini akan berusaha semaksimal mungkin menampung serta memperjuangkan aspirasi masyarakat terutama konstituennya di NTB.  Hal tersebut sejalan dengan sumpah dan janji yang baru saja diucapkannya dalam pelantikan anggota DPR RI Periode 2019- 2024. (ayu/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR Sahkan RUU Bea Meterai, Tarif Jadi Rp 10.000
29-09-2020 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Bea Meterai sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Payung...
Paripurna DPR Setujui UU APBN 2021
29-09-2020 / PARIPURNA
Setelah melakukan pembahasan intensif dan persetujuan tingkat I di Badan Anggaran (Banggar), Sidang Paripurna DPR RI telah memberikan persetujuan terhadap...
Anggota DPR Ingatkan Tiga UU yang Belum Diparipurnakan
29-09-2020 / PARIPURNA
Anggota DPR RI Fauzi H Amro mengingatkan tentang nasib tiga rancangan undang-undang yang sudah dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR...
Waktu Pembahasan RUU PDP Diperpanjang Sampai Masa Persidangan ke-II
29-09-2020 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani, yang dilangsungkan di Gedung DPR RI,...