Pembahasan RUU ‘Carry Over’ Harus Dituntaskan

14-10-2019 / LAIN-LAIN

Anggota DPR RI Muhammad Farhan. Foto: Runi/rni

 

Anggota DPR RI Muhammad Farhan menganggap Rancangan Undang-Undang (RUU) yang di-carry over atau belum tuntas pembahasannya oleh Anggota DPR RI Periode 2014-2019 bukanlah sebuah beban bagi Anggota DPR RI Periode 2019-2024. Ia lebih menganggap hal tersebut sebagai sebuah kewajiban yang harus dituntaskan.

 

“Ya memang saya mendengar ada beberapa RUU yang merupakan carry over atau warisan dari periode sebelumnya. Saya tidak menganggap itu semua sebagai sebuah beban, namun itu lebih kepada kewajiban kami sebagai wakil rakyat harus melanjutkannya. Meskipun saya pribadi belum mengetahui RUU apa saja yang ditinggalkan,” ujar Farhan kepada Parlementaria baru-baru ini.

 

Terkait Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang sempat mendapat penolakan dari beberapa elemen masyarakat, Farhan menilai hal tersebut tidak perlu dipersoalkan lagi. Pasalnya Presiden sudah menunda pengesahan RKUHP tersebut. Jika kemudian RKUHP tersebut termasuk dalam RUU yang diwariskan ke DPR RI saat ini, ia menilai tentu hal tersebut harus dikaji ulang. Termasuk mempertimbangkan berbagai aspirasi dan masukan masyarakat terkait isi dari RKUHP tersebut.

 

Sementara itu, terkait aspirasi tentang Revisi UU Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Farhan mengaku masih menantikan keputusan Presiden. Mengingat undang-undang tersebut sudah disahkan sebelumnya. Jika memang masih ada yang tidak setuju dengan undang-undang tersebut, Ia menilai masih ada lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengajukan judicial review.

 

“Tentu yang pertama harus dilakukan adalah mengkaji ulang RUU KUHP. Jika ada aspirasi masyarakat yang bisa diakomodir tentu harus dipertimbangkan. Sedangkan untuk revisi UU KPK, karena sudah disahkan dalam paripurna DPR RI, tentu kami menunggu keputusan dari Presiden, apakah akan merevisi UU tersebut atau tidak,” ungkap Politisi Fraksi NasDem ini.

 

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, bahwasanya hingga saat ini ia belum mengetahui secara pasti RUU yang harus dilanjutkan pembahasannya dari DPR RI periode sebelumnya. Namun ia meyakini akan lebih banyak mempelajarinya lewat kajian-kajian ilmiah, tentunya dibantu dengan para tenaga ahli baik yang melekat kepada anggota dewan, maupun tenaga ahli yang ada di fraksi dan komisi mendatang. (ayu/es/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
'Stand Up Comedy’ Sarana Tepat Tunjukkan Keterbukaan DPR
23-09-2020 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi DPR RI Muhammad Farhan mengapresiasi penyelenggaraan Workshop Penulisan NaskahStand Up Comedy oleh Perpustakaan Sekretariat Jenderal DPR RI. Farhan...
PIA DPR Gelar Baksos Lawan Covid-19 di Kompleks Parlemen
15-09-2020 / LAIN-LAIN
Persaudaraan Isteri Anggota (PIA) DPR RI kembali menggelar bakti sosial (baksos) dalam rangka memperingati HUT ke-75 DPR RI yang jatuh...
Hakim Konstitusi Harus Negarawan
08-09-2020 / LAIN-LAIN
Jabatan hakim konstitusi merupakan salah satu jabatan yang persyaratannya diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945. Salah satu syarat yang...
DPR Hadiri Sidang Gugatan UU Perasuransian di MK
08-09-2020 / LAIN-LAIN
Tim Kuasa DPR RI diwakili Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun memberikan keterangan dalam Sidang Pleno Perkara Nomor 531.32/PAN.MK/8/2020...