Pengamanan Pejabat Negara Harus Dievaluasi

14-10-2019 / LAIN-LAIN

{Anggota DPR RI Periode 2019-2024 M. Nasir Djamil. Foto: Dok/rni}

 

Anggota DPR RI Periode 2019-2024 M. Nasir Djamil mendorong evaluasi standar pengamanan terhadap pejabat negara. Hal ini diungkapkannya seusai kejadian penyerangan terhadap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto ketika menghadiri kegiatan di Pandeglang, Banten.

 

Ia menyampaikan hal itu kepada Parlementaria di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, baru-baru ini. Nasir pun menyampaikan rasa prihatin atas penusukan yang dialami oleh Wiranto dan berharap Wiranto segera pulih dan tidak mengalami luka serius. Selain itu, ia juga meminta agar pelaku agar diproses secara hukum.

 

Dari kejadian itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengharapkan agar pejabat-pejabat di pemerintahan memperhatikan pengamanan saat melakukan kunjungan lapangan. "Penusukan terhadap pejabat negara itu menunjukkan bahwa standar operasional pengamanan tidak dijalankan sebagaimana mestinya," kata Nasir.

 

Ia berharap agar ada upaya dari Pemerintah untuk mengusut kasus penusukan itu secara profesional sehingga nanti akan ketahuan apakah prosedur pengamanan terhadap pejabat negara telah dilakukan sesuai standar atau tidak. "Yang paling penting, publik pasti ingin tahu apa motif dan siapa sebenarnya pelaku penusukan tersebut," tukasnya. (er/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
'Stand Up Comedy’ Sarana Tepat Tunjukkan Keterbukaan DPR
23-09-2020 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi DPR RI Muhammad Farhan mengapresiasi penyelenggaraan Workshop Penulisan NaskahStand Up Comedy oleh Perpustakaan Sekretariat Jenderal DPR RI. Farhan...
PIA DPR Gelar Baksos Lawan Covid-19 di Kompleks Parlemen
15-09-2020 / LAIN-LAIN
Persaudaraan Isteri Anggota (PIA) DPR RI kembali menggelar bakti sosial (baksos) dalam rangka memperingati HUT ke-75 DPR RI yang jatuh...
Hakim Konstitusi Harus Negarawan
08-09-2020 / LAIN-LAIN
Jabatan hakim konstitusi merupakan salah satu jabatan yang persyaratannya diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945. Salah satu syarat yang...
DPR Hadiri Sidang Gugatan UU Perasuransian di MK
08-09-2020 / LAIN-LAIN
Tim Kuasa DPR RI diwakili Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun memberikan keterangan dalam Sidang Pleno Perkara Nomor 531.32/PAN.MK/8/2020...