Mekanisme Pembuatan UU Harus Dipahami Secara Utuh

15-10-2019 / LAIN-LAIN

Anggota DPR RI Firman Soebagyo.Foto: Jaka/jk

 

Tak ingin ada judicial review terhadap undang-undang (UU) yang dihasilkan, Anggota DPR RI Firman Soebagyo menilai perlu pehamanan terhadap permasalahan-permasalahan dalam pembuatan UU secara utuh sesuai dengan mekanisme asas-asas yang ada dalam ketetapan dan peraturan yang ada.

 

“Masalah-masalah dalam pembuatan UU itu harus betul-betul dipahami secara benar. Karena kita juga punya banyak pengalaman dengan UU yang sudah kita buat itu sering di judicial review oleh masyarakat dan kita kalah. Ini juga harus menjadi perhatian bagi kita,” ujarnya ketika dihubungi Parlementaria melalui sambungan telepon, baru-baru ini.

 

Legislator dapil Jawa Tengah III ini menambahkan, bahwasanya DPR RI memang memiliki mandatori dalam pembuatan undang-undang. Namun undang-undang yang dihasilkan haruslah cerminan kepentingan masyarakat bangsa dan negara, harus bebas dari intervensi dan kepentingan kelompok atau orang per orang atau pula kepentingan asing.

 

Selain itu, Firman juga meminta agar Anggota DPR RI baik yang sudah terpilih beberapa periode maupun yang baru terpilih pada periode ini agar tidak segan-segan untuk banyak belajar. Terutama belajar dari diri sendiri, karena ketika sudah terpilih, Anggota DPR RI sudah menyandang status sebagai wakil rakyat.

 

Di samping itu, lanjutnya, Anggota DPR RI harus bisa merespon aspirasi publik. “Apa yang diinginkan masyarakat, kalau itu benar, ya kita perjuangkan. Tapi kalau tidak benar, kita dituntut harus mampu menjelaskan bahwasanya ini tidak boleh, tidak benar kemudian bertentangan dengan konstitusi, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Hal-hal seperti ini harus mampu kita jelaskan kepada publik,” tandasnya. (es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
'Stand Up Comedy’ Sarana Tepat Tunjukkan Keterbukaan DPR
23-09-2020 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi DPR RI Muhammad Farhan mengapresiasi penyelenggaraan Workshop Penulisan NaskahStand Up Comedy oleh Perpustakaan Sekretariat Jenderal DPR RI. Farhan...
PIA DPR Gelar Baksos Lawan Covid-19 di Kompleks Parlemen
15-09-2020 / LAIN-LAIN
Persaudaraan Isteri Anggota (PIA) DPR RI kembali menggelar bakti sosial (baksos) dalam rangka memperingati HUT ke-75 DPR RI yang jatuh...
Hakim Konstitusi Harus Negarawan
08-09-2020 / LAIN-LAIN
Jabatan hakim konstitusi merupakan salah satu jabatan yang persyaratannya diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945. Salah satu syarat yang...
DPR Hadiri Sidang Gugatan UU Perasuransian di MK
08-09-2020 / LAIN-LAIN
Tim Kuasa DPR RI diwakili Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun memberikan keterangan dalam Sidang Pleno Perkara Nomor 531.32/PAN.MK/8/2020...