Desak Pemerintah Segera Angkat Guru Honorer Menjadi PPPK

16-10-2019 / LAIN-LAIN
Anggota DPR RI Sri Meliyana. Foto: Runi/jk

 

 

 

Anggota DPR RI Sri Melyana mendesak pemerintah untuk segera mengangkat Guru Honorer atau Guru Tidak Tetap (GTT) yang sudah tidak memenuhi kualifikasi menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

 

“Jumlah GTT atau Guru Honorer saat ini banyak sekali, kalau yang masih berusia 35 tahun ke bawah, masih bisa mengikuti seleksi CPNS. Namun permasalahannya, banyak diantara mereka yang sudah tidak bisa atau tidak memenuhi kualifikasi menjadi CPNS. Oleh karena itu salah satu jalan adalah mengangkat mereka menjadi P3K,” ujar Melly, begitu Sri Melyana biasa disapa, di Senayan, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

 

Hal tersebut, lanjut Melly, semata untuk mengurangi beban pemerintah daerah, karena sebagaimana diketahui GTT atau Guru honorer selama ini proses penggajiannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing daerah.

 

Meski demikian, Politisi Fraksi Partai Gerindra itu mengatakan pengangkatan PPPK itu sendiri tetap harus melalui test atau seleksi. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin kualitas, kapasitas dan kompetensi para guru dalam mengajar anak-anak yang notabene merupakan generasi penerus bangsa.

 

“Pertanyaan berikutnya, bagaimana jika mereka tidak lulus PPPK? Ya, selamanya mereka akan menjadi guru honorer yang penggajiannya berdasarkan kemampuan pemerintah daerah setempat. Oleh karena itu saya berharap GTT yang sudah lama mengabdi tetap harus meng-upgrade atau mengembangkan diri. Baik dengan melanjutkan kuliah, maupun keterampilan atau keahlian lain seperti keterampilan komputer dan sebagainya. Intinya, yang dapat merubah nasib mereka ya mereka sendiri,” paparnya.

 

Pada kesempatan itu Melly meminta agar pemerintah segera merampungkan proses pendataan data pokok pendidikan (dapodik) nasional. Dari sana akan diketahui secara pasti jumlah guru PNS, GTT atau Guru honorer lainnya yang ada di masing-masing daerah, dan berapa jumlah kebutuhan guru di daerah tersebut. Dengan begitu, akan semakin mudah memetakan beberapa anggaran yang dibutuhkan untuk proses penggajian tenaga pengajar. (ayu/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
'Stand Up Comedy’ Sarana Tepat Tunjukkan Keterbukaan DPR
23-09-2020 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi DPR RI Muhammad Farhan mengapresiasi penyelenggaraan Workshop Penulisan NaskahStand Up Comedy oleh Perpustakaan Sekretariat Jenderal DPR RI. Farhan...
PIA DPR Gelar Baksos Lawan Covid-19 di Kompleks Parlemen
15-09-2020 / LAIN-LAIN
Persaudaraan Isteri Anggota (PIA) DPR RI kembali menggelar bakti sosial (baksos) dalam rangka memperingati HUT ke-75 DPR RI yang jatuh...
Hakim Konstitusi Harus Negarawan
08-09-2020 / LAIN-LAIN
Jabatan hakim konstitusi merupakan salah satu jabatan yang persyaratannya diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945. Salah satu syarat yang...
DPR Hadiri Sidang Gugatan UU Perasuransian di MK
08-09-2020 / LAIN-LAIN
Tim Kuasa DPR RI diwakili Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun memberikan keterangan dalam Sidang Pleno Perkara Nomor 531.32/PAN.MK/8/2020...