Regulasi ASN Tak Boleh Kritis Disesalkan

17-10-2019 / LAIN-LAIN

Anggota DPR RI Irwansyah. Foto : Arief/mr

 

Regulasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) yang melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) bersikap kritis di media sosial (medsos) terhadap kebijakan pemerintah sangat disesalkan. Padahal di era reformasi seperti sekarang ini, semua lapisan masyarakat bebas menyampaikan pikiran dan pendapatnya secara merdeka, asal tidak menyebar kebencian.

 

Anggota DPR RI Irwan saat ditemui Parlementaria di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (17/10/2019) menegaskan, tidak pada tempatnya pemerintah melarang ASN bersikap kritis dan menyampaikan pendapatnya di medsos terhadap kebijakan Pemerintah yang mungkin perlu dikoreksi dan dikritisi. “Pemerintah tidak boleh berlebihan. ASN punya hak politik, tidak seperti kawan-kawan TNI dan Polri,” tandasnya.

 

Badan Kepegawaian Nasional (BKN) juga diimbau Irwan agar bisa membedakan mana kritik dan mana hoaks di medsos. Regulasi yang ada sudah sangat jelas membedakan tindak pidana di medsos. Dalam padangan legislator asal Kalimantan Timur itu, melarang daya kritis ASN sama saja mengurangi kecerdasan bangsa ini. Mungkin saja ada gagasan dan pikiran ASN di medsos yang sangat dibutuhkan bangsa.

 

“Kalau semua dikekang, kita mundur. Ingat yang diperjuangkan dalam reformasi itu adalah kemerdekaan berkmumpul dan berpendapat. UU sudah cukup melindungi semuanya,” urai Irwan. Sementara itu, saat ditanya masa depan pemerintahan Joko Widodo lima tahun mendatang, ia optimis akan berjalan baik. Apalagi, ada program pembangunan SDM yang bisa mensejajarkan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

 

“Presiden Jokowi akan fokus membangun SDM dalam lima tahun ke depan. Soal teknis dan strateginya beliau tentu punya pembantu. Yang kita butuhkan bangsa ini bersatu, kurangi berkonflik, kemudian kita bisa setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia,” tutup legislator Fraksi Partai Demokrat itu. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
'Stand Up Comedy’ Sarana Tepat Tunjukkan Keterbukaan DPR
23-09-2020 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi DPR RI Muhammad Farhan mengapresiasi penyelenggaraan Workshop Penulisan NaskahStand Up Comedy oleh Perpustakaan Sekretariat Jenderal DPR RI. Farhan...
PIA DPR Gelar Baksos Lawan Covid-19 di Kompleks Parlemen
15-09-2020 / LAIN-LAIN
Persaudaraan Isteri Anggota (PIA) DPR RI kembali menggelar bakti sosial (baksos) dalam rangka memperingati HUT ke-75 DPR RI yang jatuh...
Hakim Konstitusi Harus Negarawan
08-09-2020 / LAIN-LAIN
Jabatan hakim konstitusi merupakan salah satu jabatan yang persyaratannya diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945. Salah satu syarat yang...
DPR Hadiri Sidang Gugatan UU Perasuransian di MK
08-09-2020 / LAIN-LAIN
Tim Kuasa DPR RI diwakili Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun memberikan keterangan dalam Sidang Pleno Perkara Nomor 531.32/PAN.MK/8/2020...