Menteri Harus Mampu Gerakan Birokrasi dan Bersinergi

17-10-2019 / LAIN-LAIN

Anggota DPR RI Putra Nababan. Foto : Arief/mr

 

Anggota DPR RI Putra Nababan menilai latar belakang pendidikan sangat diperlukan guna menentukan seorang menteri yang akan membantu Presiden kedepan. Namun yang lebih penting adalah melihat track record atau latar belakang pengalaman kerja orang tersebut, sehingga mampu menggerakan birokrasi dan mensinergikan kementerian yang dipimpinnya dengan kementerian lain.

 

“Presiden Jokowi telah dipercaya oleh rakyat untuk kedua kalinya memimpin negeri ini. Saya yakin beliau mampu membentuk kabinetnya dan memilih para menteri yang akan membantunya dalam lima tahun kedepan, karena beliau telah memiliki pengalaman sebelumnya. Meskipun beliau juga selalu berkonsultasi dengan berbagai pihak termasuk partai politik dan partai pendukungnya,” ujar Putra saat ditemui Parlementaria di Senayan, Jakarta, Kamis (17/10/2019).

 

Dalam memilih Menteri, lanjut Putra, tidak hanya dilihat dari background atau latar belakang disiplin ilmu orang tersebut, namun bagaimana orang tersebut mampu menggerakan birokrasi, mampu menggerakan para Aparatur Sipil Negara (ASN) di dalamnya. Sehingga bisa bersinergi dengan kementerian lainnya.

 

“Pastilah Presiden memilih Menteri berdasarkan latar belakangnya, misalnya seorang Menkominfo yang berlatar belakang wartawan. Mungkin latar belakangnya sudah benar, tapi apakah dia bisa bisa menggerakan birokrasi untuk mencapai suatu tujuan. Begitupun dengan latar belakang pendidikan. Pendidikan perlu menjadi pertimbangan Presiden dalam menentukan atau memilih menteri. Namun menurut saya, track record atau latar belakang pengalaman kerja orang tersebut lebih penting,” tambahnya.

 

Sebagaimana diketahui, pada periode sebelumnya Presiden Joko Widodo memilih Menteri yang latar belakang pendidikannya sempat menjadi kontroversi, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan. Dan menurut Putra terbukti pilihannya tersebut tidak salah. Meski latar belakang pendidikannya tidak sesuai harapan berbagai pihak, namun dengan latar belakang pengalaman yang dimiliki ia mampu menjalani tugas-tugasnya dengan baik.

 

“Disini saya hanya mencoba menekankan bahwa bukan berarti pendidikan tinggi itu pasti sukses untuk memimpin sebuah kementerian. Namun, juga bukan berarti pendidikan tidak perlu atau tidak penting. Menurut saya yang ideal adalah kombinasi pendidikan dan latar belakang pengalaman kerja yang dimiliki orang tersebut akan mampu menggerakan birokrasi dan mensinergikan dengan kementerian lainnya,” pungkasnya. (ayu/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
'Stand Up Comedy’ Sarana Tepat Tunjukkan Keterbukaan DPR
23-09-2020 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi DPR RI Muhammad Farhan mengapresiasi penyelenggaraan Workshop Penulisan NaskahStand Up Comedy oleh Perpustakaan Sekretariat Jenderal DPR RI. Farhan...
PIA DPR Gelar Baksos Lawan Covid-19 di Kompleks Parlemen
15-09-2020 / LAIN-LAIN
Persaudaraan Isteri Anggota (PIA) DPR RI kembali menggelar bakti sosial (baksos) dalam rangka memperingati HUT ke-75 DPR RI yang jatuh...
Hakim Konstitusi Harus Negarawan
08-09-2020 / LAIN-LAIN
Jabatan hakim konstitusi merupakan salah satu jabatan yang persyaratannya diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945. Salah satu syarat yang...
DPR Hadiri Sidang Gugatan UU Perasuransian di MK
08-09-2020 / LAIN-LAIN
Tim Kuasa DPR RI diwakili Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun memberikan keterangan dalam Sidang Pleno Perkara Nomor 531.32/PAN.MK/8/2020...