DPR MENSAHKAN RUU INFORMASI GEOSPASIAL

30-03-2011 / KOMISI VII

Indonesia sebagai negara kepulauan terluas di dunia dan  memiliki potensi sumber daya alam yang besar, sehingga membutuhkan peta dan informasi geospasial yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan dan mudah diakses oleh masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Bobby Adhityo Rizaldi (F-PG) saat Rapat Kerja Komisi VII dengan Menteri Riset dan Teknologi (Menristek), Rabu (30/3).

“Informasi geospasial itu adalah untuk menghindari adanya kekeliruan, kesalahan dan tumpang tindih informasi yang berakibat pada ketidakpastian hukum, inefisiensi anggaran pembangunan dan inefektivitas informasi,” tambahnya.

Informasi Geospasial dapat memberikan informasi mengenai keruangan, sangat bermanfaat untuk melakukan tindakan cepat dan tepat untuk penanggulangan bencana alam. Contohnya, bahaya banjir yang mengancam Jakarta dan sekitarnya, dapat dievaluasi dan dikalkulasi dengan cepat jika diketahui wilayah yang terancam, seberapa luas areanya, bagaimana dengan ketinggian daerah itu, jumlah penduduknya, masuk ke dalam administrasi mana, dan seterusnya. Sehingga dapat dilakukan evaluasi, rencana evakuasi, menghitung logistik yang akan diperlukan, dan lainnya.

Bobby menambahkan, selain itu RUU Informasi Geospasial ini pun kedepannya diharapkan dapat menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) karena dengan RUU ini dapat terlihat jelas mengenai batasan-batasan wilayah daerah masing-masing kota, maupun Provinsi.

Melihat begitu besarnya kebutuhan berbagai kalangan baik pemerintah, swasta maupun individu dan manfaat data geospasial juga dapat digunakan untuk memecahkan masalah kemiskinan, persebaran wabah flu burung, kemacetan lalu lintas, dan sebagainya. Bobby menegaskan, memang sudah sepantasnya RUU ini di sahkan dan untuk selanjutnya dapat dibawa ke dalam rapat Paripurna untuk disahkan menjadi Undang-undang.

Usai pengesahan RUU Informasi Geospasial, Bobby berharap agar RUU ini dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang memang sudah sangat dibutuhkan dan tentunya dapat mendukung kinerja pemerintah maupun masyarakat luas dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi.

“Harapan untuk RUU ini agar dapat terintegrasinya informasi geospasial secara nasional, memberikan kejelasan kelembagaan serta memberikan kemudahan dalam mengakses informasi geospasial juga mendukung kinerja pemerintahan dan menjaga keutuhan NKRI,” tegasnya.(ra)/foto:iw/parle.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Dominasi Asing di Industri Nikel Dalam Negeri Disayangkan
30-11-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyayangkan dominasi asing di industri nikel dalam negeri. Politisi Fraksi Partai Keadilan (PKS) itu...
Komisi VII Dorong ESDM Tingkatkan Litbang Jirap Sektor Migas
30-11-2020 / KOMISI VII
Komisi VII DPR RI mendorong Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Balitbang dan Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral...
Pemerintah Harus Dukung Penuh Peran RU VI Balongan
30-11-2020 / KOMISI VII
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Alex Noerdin menilai Pertamina Refinery Unit (RU) VI Balongan di Indramayu, Jawa Barat memiliki...
Eddy Suparno Usulkan Gedung BUMN Gunakan Panel Surya
29-11-2020 / KOMISI VII
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno berharap industri-industri dalam negeri, terutama BUMN bisa menggunakan panel surya di gedung-gedung...