KOMISI VII DPR DESAK KEMENLINGHUP MELAKUKAN PENGELOLAAN DANA HIBAH

31-03-2011 / KOMISI VII

Komisi VIIDPR mendesak Kementerian Lingkungan Hidup RI untuk melakukan pengelolaan dana hibah dan asset yang berasal dari hibah luar negeri dengan mengadministrasikan, melakukan inventarisasi dan penilaian terhadap asset yang bersumber dari hibah luar negeri dengan tepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian salah satu kesimpulan yang disampaikan Ketua Komisi VII DPR Teuku Riefky Harsya saat memimpin Rapat Kerja dengan Menteri Negara Lingkungan Hidup, Gusti Muhammad Hatta, di Gedung Nusantara I DPR, Kamis (31/3’2011).

Riefky mengatakan, DPR juga meminta Kementerian Lingkungan Hidup untuk lebih bersungguh-sungguh dalam melakukan pengendalian penyetoran PNBP dan melaksanakan kebijakan intern terkait pengelolaan PNBP, termasuk penyetorannya berdasarkan SOP yang telah disusun oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

Dia menambahkan, Kementerian Lingkungan Hidup agar memperbaiki system perencanaan dan program serta pengawasan (monitoring dan evaluasi) terhadap penggunaan anggaran. “Khususnya penggunaan anggaran belanja perjalanan dinas, sehingga temuan adanya selisih perjalanan dinas yang tidak valid tidak terjadi lagi dikemudian hari,” paparnya.

Riefky meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup agar memberikan sanksi administrasi dan proses hokum yang tegas kepada pejabat di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup yang menyalahgunakan kewenangannya dalam menggunakan APBN.

 Terkait dengan laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Kementerian Lingkungan Hidup Hapsem I Tahun 2010, Riefky meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup melakukan penyelesaian kasus PT. Bisma Dharma Kencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai tindak lanjut Hasil Temuan BPK RI Semester I Tahun 2010.(iw)/foto:iw/parle.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Dominasi Asing di Industri Nikel Dalam Negeri Disayangkan
30-11-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyayangkan dominasi asing di industri nikel dalam negeri. Politisi Fraksi Partai Keadilan (PKS) itu...
Komisi VII Dorong ESDM Tingkatkan Litbang Jirap Sektor Migas
30-11-2020 / KOMISI VII
Komisi VII DPR RI mendorong Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Balitbang dan Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral...
Pemerintah Harus Dukung Penuh Peran RU VI Balongan
30-11-2020 / KOMISI VII
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Alex Noerdin menilai Pertamina Refinery Unit (RU) VI Balongan di Indramayu, Jawa Barat memiliki...
Eddy Suparno Usulkan Gedung BUMN Gunakan Panel Surya
29-11-2020 / KOMISI VII
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno berharap industri-industri dalam negeri, terutama BUMN bisa menggunakan panel surya di gedung-gedung...