Pemerintah Diminta Buka PoD Blok Masela Ke Publik

29-10-2019 / LAIN-LAIN

Anggota DPR RI Saadiah Uluputty meminta pemerintah pusat untuk membuka peta konsesi wilayah yang ada dalam Plan Of Development (PoD) atau rancangan pengembangan lapangan proyek Blok Masela ke publik. Saadiah menyampaikan hal itu menanggapi keinginan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk mendapat keuntungan sebesar 5 persen dari pengembangan gas bumi Blok Masela di Kepulauan Tanimbar, Maluku pada 2025.

 

Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mendesak Presiden Jokowi segera membuka PoD, sehingga posisi geografis Blok Masela akan diketahui secara jelas dan transparan jika peta konsesi tersebut dibuka ke publik. "Jadi, publik mesti tahu Blok Masela masuk di wilayah administrasi mana, agar tidak muncul klaim-klaim yang tidak berdasar," tutur Saadiah, dalam rilisnya yang diterima Parlementaria, Selasa, (29/10/2019).

 

Legislator dapil Maluku ini mengatakan pemerintah pusat wajib memberikan penegasan tentang posisi Blok Masela dari segi wilayah administratif dimana pendekatan yang dipakai yakni pasal 4 huruf C Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 37 Tahun 2016. “Participating Interest (PI) 10 persen diberikan kepada lebih dari satu provinsi apabila posisi bloknya masuk dalam wilayah administrasi lebih dari satu provinsi. Jadi kata kuncinya adalah wilayah administrasi," imbuhnya.

 

Ia meminta agar Presiden Jokowi segera memberikan klarifikasi terhadap persoalan tersebut. Jika pemerintah pusat lamban merespon persoalan ini, tentu akan menimbulkan dampak disharmonisasi masyarakat. "Pemerintah harus memberikan klarifikasi. Jangan biarkan masalah ini berlarut-larut karena bisa menimbulkan keresahan masyarakat,” pungkas Saadiah Uluputty. (dep/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
'Stand Up Comedy’ Sarana Tepat Tunjukkan Keterbukaan DPR
23-09-2020 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi DPR RI Muhammad Farhan mengapresiasi penyelenggaraan Workshop Penulisan NaskahStand Up Comedy oleh Perpustakaan Sekretariat Jenderal DPR RI. Farhan...
PIA DPR Gelar Baksos Lawan Covid-19 di Kompleks Parlemen
15-09-2020 / LAIN-LAIN
Persaudaraan Isteri Anggota (PIA) DPR RI kembali menggelar bakti sosial (baksos) dalam rangka memperingati HUT ke-75 DPR RI yang jatuh...
Hakim Konstitusi Harus Negarawan
08-09-2020 / LAIN-LAIN
Jabatan hakim konstitusi merupakan salah satu jabatan yang persyaratannya diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945. Salah satu syarat yang...
DPR Hadiri Sidang Gugatan UU Perasuransian di MK
08-09-2020 / LAIN-LAIN
Tim Kuasa DPR RI diwakili Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun memberikan keterangan dalam Sidang Pleno Perkara Nomor 531.32/PAN.MK/8/2020...