Bidang Lingkungan Hidup dan Energi Diharapkan Satu Komisi

29-10-2019 / PARIPURNA

Anggota Komisi VII DPR RI Kardaya Wanika. Foto : Naefuroji/mr

 

Anggota Komisi VII DPR RI, Kardaya Wanika berharap bidang lingkungan hidup dan energi berada dalam satu Komisi atau Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Ia tidak mempermasalahkan kedua bidang tersebut berada di komisi manapun, asal tetap berada dalam komisi yang sama. Pasalnya kedua bidang tersebut saling berkaitan satu sama lain.

 

“Saya berharap bidang energi dan lingkungan hidup tidak dipisahkan. Tidak masalah berada di Komisi berapa. Karena jika berbicara tentang kebijakan energi, pasti akan mempertimbangkan lingkungan. Begitupun ketika bicara masalah lingkungan hidup, pasti berkaitan dengan energi. Karena emisi terbesar itu berasal dari transportasi, dari industri yang kesemuanya berasal dari pemakaian energi,” ujar Kardaya dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (29/10/2019).

 

Tidak hanya itu, lanjut Kardaya, salah satu alasan pemerintah gencar menggunakan energi terbarukan, karena secara lingkungan hidup emisinya kecil. Begitu juga dengan penggantian BBM dari TEL (tetra ethyl lead) ke MTBE (Methyl Tertiary Buthyl Ether) itu semata-mata karena pertimbangan lingkungan hidup. Bahkan penggunaan batubara juga harus diatur karena juga berkaitan dengan lingkungan hidup. Sehingga antara lingkungan hidup dan energi tidak bisa dipisahkan.

 

“Di OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) pun, ketika bicara harga minyak, pasti juga bicara tentang lingkungan. Sehingga antara lingkungan hidup dan energi memang saling berkaitan. Kalau dipisahkan saya khawatir akan menimbulkan kebijakan yang tidak sinkron alias kacau balau,” terang politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

 

Ia juga mempermasalahkan rasionalitas pemisahan kedua bidang tersebut ke dalam Komisi yang berbeda. “Hal ini pasti akan ditertawakan oleh masyarakat luas dan tentunya stakeholder terkait. Pada akhirnya akan membuat citra DPR RI semakin turun di mata publik. Saya berharap hal ini dipertimbangkan kembali, ditunda. Saya tidak masalah bidang tersebut akan dimasukan dalam komisi berapapun, asal bawalah semuanya, dan tidak dipisah satu sama lain,” pungkasnya. (ayu/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pemerintah Harus Hadir Selesaikan Sengketa Lahan di Riau
15-09-2020 / PARIPURNA
Anggota Komisi V DPR RI Syahrul Aidi Maazat mendesak pemerintah untuk hadir menyelesaikan sengketa lahan yang jumlahnya mencapai 312 kasus...
DPR Setujui RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2019 menjadi UU
15-09-2020 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanggungjawaban atas...
DPR Perjuangkan Kepentingan Indonesia di Forum Internasional
01-09-2020 / PARIPURNA
Konstitusi memberi mandat kepada DPR RI untuk mendukung dan memperkuat pelaksanaan politik luar negeri Indonesia melalui fungsi diplomasi parlemen. Ketua...
Keselamatan dan Kesehatan Masyarakat Lebih Penting dari Segalanya
01-09-2020 / PARIPURNA
Ketua DPR RI DR. (H.C.) Puan Maharani meminta Pemerintah melakukan evalusi terkait penanganan pandemi Covid-19 serta dampak yang menyertainya. Puan...