Paripurna DPR Setujui Idham Azis Jabat Kapolri

31-10-2019 / PARIPURNA

Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery. Foto : Kresno/mr

 

Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2019) telah menyetujui Komjen Idham Azis sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Persetujuan tersebut diperoleh saat Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat, dan sebelumnya telah dilakukan proses uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI.

 

"Perkenankan saya menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi III DPR RI terhadap uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri tersebut dapat disetujui?" tanya Puan, seketika dijawab "setuju!" oleh para Anggota Dewan, ketukan palu diiringi gemuruh tepuk tangan menjadi pertanda pengesahan.

 

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery melaporkan hasil Keputusan Rapat Pleno di Komisi III DPR RI, seluruh Fraksi di Komisi III DPR RI menyetujui untuk Memberhentikan Jenderal Polisi Tito Karnavian dan mengangkat Komjen Idham Azis, sebagai Kapolri.

 

Herman menjelaskan bahwa Komisi III DPR RI sepenuhnya menyadari dan memahami bahwa kecakapan, integritas, dan kompetensi calon Kapolri merupakan prasyarat mutlak untuk menjadi Kapolri. Oleh karena itu, Komisi lII DPR RI berharap agar calon Kapolri terpilih nantinya sungguh-sungguh dapat melaksanakan tugas dan fungsinya.

 

"Sehingga mampu meningkatkan citra dan wibawa lembaga Polri yang berperan untuk memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan," papar Herman.

 

Dalam laporannya, Komisi III DPR RI juga mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Jenderal Polisi Tito Karnavian yang telah mencurahkan seluruh tenaga dan pikirannya secara profesional dalam melaksanakan tugasnya demi terciptanya keamanan dan tertiban di Indonesia. (eko/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pemerintah Harus Hadir Selesaikan Sengketa Lahan di Riau
15-09-2020 / PARIPURNA
Anggota Komisi V DPR RI Syahrul Aidi Maazat mendesak pemerintah untuk hadir menyelesaikan sengketa lahan yang jumlahnya mencapai 312 kasus...
DPR Setujui RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2019 menjadi UU
15-09-2020 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanggungjawaban atas...
DPR Perjuangkan Kepentingan Indonesia di Forum Internasional
01-09-2020 / PARIPURNA
Konstitusi memberi mandat kepada DPR RI untuk mendukung dan memperkuat pelaksanaan politik luar negeri Indonesia melalui fungsi diplomasi parlemen. Ketua...
Keselamatan dan Kesehatan Masyarakat Lebih Penting dari Segalanya
01-09-2020 / PARIPURNA
Ketua DPR RI DR. (H.C.) Puan Maharani meminta Pemerintah melakukan evalusi terkait penanganan pandemi Covid-19 serta dampak yang menyertainya. Puan...