Negara Harus Hati-Hati Selesaikan Masalah Keagamaan

04-11-2019 / KOMISI VIII

Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily. Foto : Sofyan/mr

 

Presiden akan mewacanakan mengganti istilah radikalisme agama dengan manipulator agama. Menanggapi wacana itu, Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily, yang membidangi urusan agama angkat bicara. Menurutnya, istilah radikalisme kerap mengundang perdebatan.

 

“Istilah radikalisme ini masih menjadi perdebatan baik di dalam perspektif akademik maupun dari segi praktik-praktik politik. Itu tidak hanya berlaku pada Islam saja tetapi juga agama-agama lain. Dan juga bukan cuma aspek agama tetapi juga radikalisme terhadap chauvanisme, suku, ras dan lain-lain,” demikian jelas Ace dalam rilis yang diterima Parlementaria, Senin (4/11/2019).

 

Ace menjelaskan, radikalisme agama adalah kekerasan yang dilakukan dengan mengatasnamakan agama tertentu. Padahal agama tidak mengajarkan itu. “Intinya adalah kekerasan yang sering terjadi kerap kali disebabkan dibenturkan antara pemahaman keagamaan yang bisa jadi itu dijadikan sebagai instrumen untuk meraih hal-hal di luar semangat keagamaan. Sehingga dengan mudah orang melakukan kekerasan atas nama agama. Padahal sejatinya dalam agama kan seharusnya tidak boleh melakukan kekerasan,” papar Ace.

 

Lebih lanjut, politisi Fraksi Partai Golkar itu menyatakan bahwa radikalisme sangat berbahaya karena melanggar nilai-nilai dalam agama itu sendiri. “Karena hal tersebut selain bisa meruntuhkan sendi-sendi agama, tetapi lebih daripada itu adalah melanggar nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keagamaan itu sendiri,” lanjut Ace.

 

Menurut Ace, dalam upaya melawan radikalisme, peran organisasi masyarakat (ormas) keagamaan Islam sangat dibutuhkan, terutama ormas-ormas yang sudah bersepakat menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Keberadaan ormas tersebut, lanjut Ace, harus terus diberdayakan dengan melibatkan dalam kegiatan dakwah.

 

Ace mengingatkan pemerintah untuk tidak mencampuri paham keagamaan masyarakat karena hal itu bisa menimbulkan resistensi terhadap pemerintah. “Negara harus hati-hati dalam hal menyelesaikan masalah pemahaman keagamaan semacam ini. Jangan terlalu banyak, terlalu intervensi terhadap pemahaman keagamaan, biar itu menjadi domain dari kelompok civil society Islam. Kalau negara terlalu ikut campur, maka saya khawatir itu akan menimbulkan resistensi diantara masyarakat itu sendiri,” pungkas Ace. (eko/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Madrasah dan Pesantren di Jatim Harus Tangguh Hadapi Covid-19
24-07-2020 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI telah menyetujui anggaran untuk bantuan operasional pesantren, bantuan opersional madrasah diniyah takmiliyah (MDT), bantuan operasional lembaga...
Kanwil Kemenag DIY Diimbau Jadi ‘Role Model’ Gerakan Modernisasi Keagamaan
21-07-2020 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq berharap Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bisa menjadi role...
DIY Provinsi Terbaik Tangani Covid-19
21-07-2020 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ihsan Yunus menilai Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang terbaik dalam...
Realisasi Kebijakan Anggaran Penanganan Covid-19 Harus Tepat
21-07-2020 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Moekhlas Sidik memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII ke Provinsi Jawa Timur. Dalam kunker...