Aturan Dalam PKPU Jangan Multi Tafsir

04-11-2019 / KOMISI II

Anggota Komisi II DPR RI Johan Budi S Pribowo. Foto : Arief/mr

 

Anggota Komisi II DPR RI Johan Budi S Pribowo meminta agar pasal-pasal yang ada dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) jangan bersifat multi tafsir. Johan menyampaikan, PKPU menurutnya adalah tafsir dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

 

“Karena dia tafsir, maka tentu ayat dan pasal-pasalnya jangan multi tafsir, melainkan harus clear dan jelas sehingga tidak menimbulkan multi tafsir,” tegas Johan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan KPU, Bawaslu, Dirjen Otda, dan Dirjen Polpum di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2019).

 

Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan bahwa dirinya memiliki beberapa catatan yang terkait dengan rancangan PKPU yang dibahas dalam RDP ini, diantaranya yaitu bagaimana barometer atau ukuran bahwa seseorang itu setia kepada Pancasila.

 

“Kalau orang yang sehat ada ukurannya, atau orang yang tidak terlibat narkoba maka hal itu juga ada ukuran atau keterangannya. Tetapi kalau orang yang setia kepada NKRI atau Pancasila itu ukurannya apa. Jangan bikin aturan yang kita tidak bisa menegakkan dan multi tafsir. Kemarin KPU bikin aturan namun kemudian digugat oleh Anggota DPR RI. Oleh karenanya ke depan jangan lagi seperti itu,” ucapnya.

 

Selain itu Johan juga meminta penjelasan terkait isi dari Pasal 4 ayat 1 rancangan Peraturan KPU yang dimaksud agar tidak multi tafsir. Dikatakannya, pada Pasal 4 ayat 1 disebutkan terpidana karena alasan politik. Johan menegaskan, aturan di PKPU seharusnya mengacu pada undang-undang pidana yang ada.

 

“Pada Pasal 4 ayat 1 itu disebut juga mengenai terpidana lain yang tidak menjalani pidana dalam penjara. Saya belum mendapat penjelasan, kenapa Pasal 4 ayat 1 angka 3 itu dihapus. Padahal menurut saya hal ini bisa menimbulkan perdebatan juga. Ada orang yang sudah di vonis bersalah di Pengadilan Tingkat I tetapi tidak langsung masuk penjara, apakah hal itu yang dimaksud? Mohon hal tersebut dijelaskan agar tidak menjadi multi tafsir,” tandasnya.

 

Sementara untuk Bawaslu, Johan mengatakan, sebagus apapun aturan kalau Bawaslu tidak bisa menegakkannya maka percuma. “Jangan pilih kasih. Siapapun yang bersalah dalam kontestasi maka harus dihukum,” pungkas politisi dapil Jawa Timur VII itu. (dep/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Tahapan Penetapan Nomor Paslon Berjalan Kondusif
29-09-2020 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan penetapan nomor pasangan calon (paslon) kepala daerah serta dimulainya...
Tim Pansel Komisioner ORI Diharapkan Pertahankan Objektivitas Kinerja
24-09-2020 / KOMISI II
Komisi II DPR RI membahas Rekrutmen Calon Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dengan dengan Panitia Seleksi (Pansel) Calon Komisioner ORI....
Bawaslu Diminta Laksanakan Tugas dengan Baik
23-09-2020 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Sukamto berpesan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai...
Komisi II Setujui Usulan Tambahan Anggaran Kementerian PAN-RB
23-09-2020 / KOMISI II
Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) tahun 2021 sebesar...