LSF dan KPI Diminta Koordinasi Klasifikasi Usia Penonton

04-11-2019 / KOMISI I

Anggota Komisi I DPR RI Ary Egahni. Foto : Naefuroji/mr

 

Anggota Komisi I DPR RI Ary Eghani menilai adanya kontradiktif antara Lembaga Sensor Film (LSF) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) perihal klasifikasi usia penonton siaran. Menurutnya, kedua badan pengawas tersebut harus berkordinasi dan menyamakan persepsi dalam klasifikasi penilaian sensor.

 

“Apakah koordinasi kedua lembaga sudah berjalan dengan baik? Sebab kami melihat kontradiktif antara pemahaman yang diberikan oleh LSF dengan KPI, misalnya tentang batas usia 17 tahun ternyata di LSF itu dewasa, tetapi menurut KPI masih dikategorikan belum dewasa,” tutur Ary Eghani dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR dengan jajaran LSF di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2019).

 

Ia mengatakan, kedua lembaga ini memiliki kaitan yang erat. LSF berwenang melakukan sensor, sementara KPI yang melaksanakan fungsi pengawasan konten. Mengingat, salah satu peran film adalah sebagai alat penetrasi budaya, ia meminta ada standardisasi atau persamaan persepsi terhadap penilaian klasifikasi usia.

 

Politisi F-NasDem ini juga berharap LSF lebih masif melakukan sosialisasi budaya Sensor Mandiri agar menjadi gerakan nasional, sehingga diharapkan bisa melindungi masyarakat dari pengaruh negatif film dalam rangka menjaga jati diri, karakter dan ketahanan bangsa.

 

Selain itu, dalam RDP tersebut, Komisi I DPR RI  mendorong peningkatan koordinasi dengan instansi terkait  dalam rangka perbaikan regulasi terkait penyensoran film terutama masalah dubbing, pengaturan jam tayang di televisi,  klasifikasi usia penonton,  penegakan hukum dan  film berbasis media internet. (bil,ann/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Abdul Kharis Minta Kemenlu Pastikan Keselamatan WNI Pasca Ledakan Lebanon
05-08-2020 / KOMISI I
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyampaikan duka mendalam atas ledakan hebat yang mengguncang ibu kota Lebanon,...
Penyelesaian RUU PDP Semakin Krusial
05-08-2020 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani melihat bahwa urgensi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) sudah sangat krusial...
RUU PDP Harus Antisipasi Perkembangan Teknologi Informasi
04-08-2020 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha menilai pentingnya kehadiran Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) untuk mengantisipasi perubahan...
Pembangunan Pusat Data Jangan Gunakan Dana Asing
30-07-2020 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta khawatir dengan rencana Pemerintah dalam percepatan pembiayaan dana asing untuk pembangunan Pusat Data Nasional...