DPRD Kabupaten Banyuwangi Konsultasi Layanan Kesehatan dan Jaminan Sosial

05-11-2019 / SEKRETARIAT JENDERAL

Kepala Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Badan Keahlian (BK) DPR RI Indra Pahlevi menerima DPRD Kabupaten Banyuwangi. Foto : Azka/mr

 

Kepala Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Badan Keahlian (BK) DPR RI Indra Pahlevi mengatakan ketika memasuki periode baru, sudah seharusnya Anggota DPRD menyiapkan peraturan daerah terkait hal yang ingin diselesaikan dalam wadah payung hukum. Mengingat kebutuhan akan setiap daerah berbeda, sehingga peraturan yang dibuat pun disesuaikan dengan kondisi daerahnya masing-masing.

 

“Tetapi memang sebagai DPRD periode baru, mereka akan mempersiapkan peraturan daerah terkait itu (Jaminan Kesehatan). Bagaimana misalnya di daerahnya di kabupaten banyuwangi itu jaminan kesehatan dan layanan bagi masyarakat miskin itu jauh lebih baik dari sebelumnya,” katanya usai menerima DPRD Kabupaten Banyuwangi, di Ruang Rapat Badan Keahlian, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2019).

 

Pelaksana Tugas (Plt) BK DPR RI ini menyatakan bahwa berdasarkan pantauannya di beberapa daerah, sebagian besar pelayanan kesehatan dan jaminan sosialnya sudah lebih baik. Pemerintah di beberapa daerah ada yang menambahkan insentif berupa penambahan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang sebelumnya juga sudah diberikan dari Pemerintah Pusat, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari program tersebut secara tepat.

 

Selain itu, Indra juga berpendapat konsultasi yang diadakan oleh DPRD Kabupaten Banyuwangi ini merupakan bentuk koordinasi antara DPRD dan DPR RI, mengingat program layanan kesehatan dan jaminan sosial merupakan program Pemerintah Pusat.

 

“BPJS itu kan lingkupnya nasional. Oleh karena itu, mereka ingin berkonsultasi dan mungkin seperti apa sebenarnya kebijakan-kebijakan tersebut diambil dalam rapat-rapat di DPR RI, apakah DPR RI sudah menyuarakan permasalahan itu dalam rapat. Bagaimana respon dari pemerintah baik Menteri Kesehatan, maupun Direktur BPJS, atau Menteri Sosial, seperti itu,” katanya.

 

Sementara Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Banyuwangi Mohamad Fadil sependapat, bahwa perlu adanya peraturan daerah yang dapat meng-cover permasalahan layanan kesehatan dan jaminan sosial bagi masyarakat. Menurutnya, jika pihaknya (DPRD Banyuwangi) tidak memberanikan diri untuk mengambil langkah strategis, maka masyarakat Banyuwangi tidak akan mampu berdiri sendiri.

 

Beberapa persoalan layanan kesehatan dan jaminan sosial yang dialami oleh masyarakat Banyuwangi, diantaranya minimnya tenaga kesehatan di puskesmas. “Pertama, pelayanan BPJS yang merupakan iuran perbulan. Tapi karena kesehatan adalah faktor kebutuhan, masyarakat sudah harus dibiaya-in, ini yang bagaimana? Padahal mereka menunggak. Kedua, harus ada rekruitment tenaga medis atau ahli untuk mentutupi kekuranagn di puskesmas atau rumah sakit,” tutupnya. (ndy/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kurban di Masa Pandemi, Setjen DPR Terapkan Protokol Kesehatan
03-08-2020 / SEKRETARIAT JENDERAL
Suasana Idul Adha di tengah pandemi Covid-19 tak mengurangi semangat pengurus Masjid Baiturrahman DPR/MPR/DPD RI dalam menuntaskan kurban di KompleksParlemen,...
‘Whistle Blowing System’ Untuk Capai ‘Good Governance’ Ideal
30-07-2020 / SEKRETARIAT JENDERAL
Sekretariat Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan dibutuhkan pengawasan yang lebih baik untuk mencapai tata kelola good governance yang ideal,...
Pensiun Bukan Akhir Pengabdian PNS
30-07-2020 / SEKRETARIAT JENDERAL
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas pengabdian dan loyalitas yang telah...
Sekjen DPR RI Lantik Pejabat Struktural dan Fungsional
29-07-2020 / SEKRETARIAT JENDERAL
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar melantik 19 Pejabat Struktural dan Fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Pelantikan yang...