Pemerintah Harus Usut Tuntas Desa Fiktif Penerima Dana Desa

07-11-2019 / KOMISI XI

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hatari. Foto : Arief/mr

 

Keberadaan desa fiktif, atau desa yang tidak berpenghuni namun menerima Dana Desa mengemuka dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta jajarannya, baru-baru ini. Berdasarkan laporan yang diterima Menkeu, karena transfer Dana Desa dilakukan secara ‘ajeg’, maka muncul desa-desa baru yang tidak berpenduk hanya untuk bisa mendapatkan Dana Desa.

 

Besaran anggaraan Dana Desa yang terus meningkat setiap tahunnya, juga dibarengi dengan adanya penambahan desa-desa baru. Tahun ini, total alokasi dana desa mencapai Rp 70 triliun. Jika dilihat dari lima tahun terakhir, anggaran dana desa terus melonjak hingga tiga kali lipat, dari Rp 20.46 triliun pada 2015 menjadi Rp 72 triliun pada 2020 mendatang.

 

Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hatari mendesak perlunya perhatian seirus dari pemerintah untuk mengusut adanya desa fiktif ini. Terlebih, pada tahun depan terdapat sekitar 270 kabupaten/kota juga akan melaksanakan Pilkada serentak. Menurutnya, jika Dana Desa tidak bisa dikelola dengan baik, ia khawatir akan semakin kacau.

 

“Apalagi tahun depan ada Pilkada serentak, (Dana Desa) ini bisa jadi ATM (Anjungan Tunai Mandiri), apalagi kepala daerah yang incumbent. Kita harap semua jajaran mengecek kembali tata kelola Dana Desa. Paling tidak Pak Menteri bisa me-minimize pola yang kacau balau ini,” kata Hatari saat raker bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

 

Banyaknya desa-desa yang bermunculan, serta temuan mengenai desa tak berpenghuni tentu dapat merugikan keuangan negara. Legislator daerah pemilihan (dapil) Maluku Utara ini mencontohkan salah satu desa yang tidak memiliki penghuni, namun tercatat dalam data pemerintah kabupaten setempat.

 

“Saya kebetulan tahu persis di Halmahera Selatan, ada pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni. Tetapi kalau bupati mencatat itu sebagai desa, kita bisa bayangkan berapa banyak anggaran kita yang sudah turun selama bertahun-tahun ini dihabiskan,” pungkas Politisi Fraksi Partai NasDem ini. (alw/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Hergun: Indonesia Dibayangi Resesi Ekonomi
05-08-2020 / KOMISI XI
Menyusul pertumbuhan ekonomi kuartal II 2020 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), minus 5,32 persen (year-on-year/yoy), Anggota Komisi XI DPR...
Bank Himbara Harus Cepat Salurkan Dana Pinjaman bagi UMKM
29-07-2020 / KOMISI XI
Pemerintah telah menyetujui penempatan uang negara ke bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebesar Rp 30 triliun. Nantinya, penempatan...
Tim Pemulihan Ekonomi Nasional Covid-19 Dinilai Belum Urgen
23-07-2020 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati angkat bicara menanggapi dibentuknya Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang...
Dorong Industri Sawit Berkelanjutan Melalui Peningkatan Pengelolaan Dana Perkebunan
23-07-2020 / KOMISI XI
Pemerintah terus mendorong pengembangan industri kelapa sawit yang semakin ramah lingkungan seiring dengan komitmen untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal...