Proses ‘Carry Over’ RUU, Baleg Revisi Tatib Prolegnas

07-11-2019 / BADAN LEGISLASI

Wakil Ketua Baleg DPR RI Rieke Diah Pitaloka. Foto : Kresno/mr

 

Poin ketentuan mengenai carry over Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi pembahasan utama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dalam rapat evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2014-2019. Untuk itu, Baleg DPR RI akan merevisi Perubahan Tata Tertib (Tatib) DPR dan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2016 tentang Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional.

 

Wakil Ketua Baleg DPR RI Rieke Diah Pitaloka saat memimpin rapat yang digelar di Ruang Rapat Baleg, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019) mengatakan,  revisi Tatib tersebut bertujuan agar proses carry over bisa sesegera mungkin dapat dilaksanakan. Rieke menjelaskan, ada beberapa catatan yang membuat perlunya revisi tata tertib dan Peraturan DPR terutama mengenai perubahan redaksional soal naskah akademik.

 

“Kalimat terminologi yang dipakainya itu menyiapkan harusnya harus setiap RUU prioritas wajib disertai dengan draf naskah akademik dan draf RUU,” ujar Legislator Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu sembari mengajukan pertanyaan kesediaan seluruh Anggota Baleg untuk merevisi Tatib dan Peraturan DPR RI itu.

 

Termasuk, kesepakatan harus adanya naskah akademik dan naskah draf RUU yang akan masuk Prolegnas prioritas, jika bisa RUU yang masuk Prolegnas sudah ada naskah akademik dan draf RUU-nya. Pada kesempatan itu para peserta rapat yang hadir pun kemudian secara serempak menyatakan persetujuannya.

 

“Berdasarkan persetujuan ini, Baleg DPR RI menyepakati adanya Perubahan Tatib DPR dan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional dimana mekanisme carry over harus ada di dalamnya,” papar Rieke. (pun/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Menkumham dan Panja Baleg Sepakati RUU Prolegnas Jangka Panjang dan Prioritas 2020
06-12-2019 / BADAN LEGISLASI
Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Baleg Rieke Diah Pitaloka bersama dengan Menteri...
Penyusunan Prolegnas 2020-2024 Mengacu Hasil Evalusi Periode Sebelumnya
05-12-2019 / BADAN LEGISLASI
Rapat Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) membahas program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024 dan...
RUU Ketahanan Keluarga Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas
04-12-2019 / BADAN LEGISLASI
Tiga Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) mengusulkan Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga masuk...
Pemerintah Perlu Beri Solusi Jangka Pendek Untuk K2
03-12-2019 / BADAN LEGISLASI
DPR RI mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Sembari itu, Pemerintah diimbau segera...