Perlu Sinergi Lintas Kementerian Guna Atasi Karhutla

08-11-2019 / KOMISI IV

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI G. Budisatrio Djiwandono saat memimpin tim kunjungan kerja ke Rambo Panjang, Kabupaten Kampar, Riau. Foto : Hendra/mr

 

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI G. Budisatrio Djiwandono menyoroti penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau. Ia menilai perlu lebih banyak lagi sinergi lintas kementerian, pemerintah pusat maupun daerah. Masyarakat pun juga diminta bersinergi dalam penanganan kasus ini.

 

"Penanganan kebakaran hutan dan lahan ini perlu kerjasama dan sinergi banyak pihak, antar kementerian dan pemerintah pusat dan daerah. Kita dukung peningkatan sinergi dalam rangka mencari solusi kebakaran hutan ini," ujar Budisatrio usai memimpin tim kunjungan kerja ke Rambo Panjang, Kabupaten Kampar, Riau, Kamis, (7/11/2019).

 

Kejadian yang sudah rutin tiap tahun, ini harus menjadi perhatian banyak pihak, terutama penegakan hukum. Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menilai penegakan hukum masih lemah. Sehingga Komisi IV DPR RI sepenuhnya mendukung aparat penegak hukum untuk lebih tegas lagi terhadap pelaku Karhutla yang disengaja.

 

"Kami sepenuhnya dukung penegakan hukum bagi yang sengaja melakukan pembakaran hutan karena resiko kebakaran hutan sangat besar, menggangu kesehatan dan ekosistem sehingga sangat sulit dirupiahkan," legislator dapil Kalimantan Timur itu.

 

Begitu juga dengan perusahaan atau korporasi, Budisatrio meminta aparat hukum bersikap tegas jika ada kelalaian bagi perusahaan yang menyebabkan kebakaran hutan. Salah satu hukum yang bisa diberikan adalah pencabutan izin.

 

Dari aspek penanganan kebakaran, Budisatrio juga harus dibenahi, harus ada inisiasi baru agar kebakaran dapat segera dipadamkan. Seperti usul dari sejumlah Anggota Komisi IV DPR RI agar dibuatkan embung disekitar lokasi kebakaran hutan.

 

"Tadi ada masukan terkait penanganan kebakaran hutan, seperti dibuatkan embung atau pengadaan pompa air. Namun jika itu memerlukan konsekuensi anggaran, maka Komisi IV DPR RI siap untuk memperjuangkannya," lanjut Budi. Karena infrastruktur itu bukan bidangnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), maka penanganan kebakaran ini butuh sinergi lintas kementerian. 

 

Kunjungan ini turut dihadiri oleh sejumlah Anggota Komisi IV antara lain Effendy Sianipar, Yadi Srimulyadi, Yohanis Franciskus Lema, Firman Soebagyo, Panggah Susanto, TA Khalid, Sulaeman Hamzah, Muhtarom, Luluk Nurhamidah, Guntur Sasono, Hamid Nooryasin, Fachry Pahlevi dan Ema Ummiyatul. (hs/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Anggota DPR Kritik Pemerintah atas Harga dan Stok Gula yang Berpolemik
15-05-2020 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengritik jaminan pemerintah yang berjanji memberikan ketersediaan stok pangan dan kestabilan harganya...
Anjoknya Harga Gabah Membuat Petani Resah
15-05-2020 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Muslim mengaku kecewa sebab panen raya yang terjadi di tahun ini tidak membuat petani gembira,...
Legislator Soroti Kewenangan Pemerintah dalam RUU Cipta Kerja
15-05-2020 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyoroti kewenangan pemerintah pusat terkait sektor lingkungan hidup dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law...
Pembangunan di Pulau Reklamasi Harus Perhatikan Nasib Nelayan
13-05-2020 / KOMISI IV
Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Djohan meminta Pemerintah, dalam hal ini PresidenJoko Widodo untuk memperhatikan dampak pembangunan Pulau C,...