Demi Kondusifitas Papua, Anggaran Aparat Keamanan Perlu Ditambah

11-11-2019 / KOMISI I

Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini. Foto : Angga/mr

 

Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini menyatakan akan mendorong penambahan anggaran kepada aparat keamanan di Provinsi Papua, baik Komando Daerah Militer (Kodam) maupun Kepolisian Daerah (Polda). Menurutnya, TNI dan Kepolisian memiliki peran sangat penting dalam upaya mereka menjaga kondusifitas keamanan bagi seluruh rakyat yang berada di Pulau Papua.

 

Hal tersebut ia sampaikan usai mengikuti rapat antara Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI dengan Kasdam VII/Cendrawasih beserta jajarannya dan Kapolda Papua di Markas Kodam (Makodam) VII/Cendrawasih, Jayapura, Papua, Jumat (8/11/2019). Menurutnya, harus ada rapat gabungan antara Komisi I, II, dan III DPR RI secara khusus untuk membahas secara teknis permasalahan Papua.

 

“Dana Otsus (Otonomi Khusus) itu pasti dibahas secara khusus, kita pasti hadirkan dua Gubernur, Papua dan Papua Barat. Saya kira di situ kita bisa bicara, kita sisipkan sebagian dana Otsus harus diberikan kepada Kodam dan Kepolisian. Karena Papua ini punya persoalan secara khusus, maka Mabes TNI dan Mabes Polri akan kita dorong untuk memberikan anggaran secara khusus,” ujarnya.

 

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menyatakan bahwa Kepala Daerah di Papua sejak 2004 hingga sekarang ini tidak pernah memiliki proposal yang jelas untuk menggunakan dana Otsus yang ber-impact kepada peningkatan kesejahteraan atau pembangunan masyarakat di Papua. Terutama masalah kualitas anak muda Papua yang sebenarnya cerdas namun tidak dimaksimalkan.

 

“Anak-anak Papua harus dilatih skill yang baik, karena mereka akan ibaratnya jadi salah pergaulan jika tidak segera diantisipasi. Belum lagi juga disampaikan mereka tidak bisa bekerja, padahal ada Balai Latihan Kerja (BLK), harusnya di Pemda itu yang sambungannya ke Kemenaker. Itu ada semuanya sebenarnya, kalau itu mau diurus dengan serius,” tandas legislator dapil Banten II itu. (er/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Jangan Hapus Sanksi Iklan Minuman Keras dan Eksploitasi Anak pada RUU Ciptaker
12-08-2020 / KOMISI I
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengkritik penghapusan sanksi bagi pihak yang menyiarkan iklan yang bertentangan dengan...
RUU Ciptaker Dapat Melemahkan Peran KPI
09-08-2020 / KOMISI I
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menilai Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) dapat memperburuk kualitas penyiaran...
Abdul Kharis Minta Kemenlu Pastikan Keselamatan WNI Pasca Ledakan Lebanon
05-08-2020 / KOMISI I
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyampaikan duka mendalam atas ledakan hebat yang mengguncang ibu kota Lebanon,...
Penyelesaian RUU PDP Semakin Krusial
05-08-2020 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani melihat bahwa urgensi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) sudah sangat krusial...