Komisi I Dukung Perbaikan Sistem Pertahanan Nasional

11-11-2019 / KOMISI I

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid. Foto: Azka/rni

 

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid sebelum menutup Rapat Kerja perdana Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, menuturkan semua fraksi di Komisi I DPR RI mendukung visi-misi Kementerian Pertahanan untuk memperbaiki sistem pertahanan nasional. Salah satunya konsepsi Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishanrata).

 

“Tidak ada satu pun fraksi yang tidak mendukung bapak Menhan untuk memperbaiki pertahanan kita," ujar Meutya di sela-sela Raker Komisi I DPR RI dengan Menhan Prabowo Subianto di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2019). Menhan Prabowo didampingi Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono beserta seluruh jajaran Kemhan.

 

Raker Komisi I DPR RI dengan Menhan ini membahas program kerja Kemhan selama lima tahun ke depan. Salah satunya, visi Presiden Joko Widodo terkait industri pertahanan nasional. Selain itu, pembahasan proyeksi pagu anggaran Kemhan tahun 2020 yang sudah disepakati juga disinggung oleh beberapa anggota Komisi I DPR RI, namun sesi pembahasan anggaran diputuskan berlangsung secara tertutup.

 

Saat Raker berlangsung, beberapa Anggota Komisi I DPR RI menyinggung potensi ancaman yang dapat menganggu keutuhan dan kedaulatan NKRI. Anggota Komisi I DPR RI Sugiono berharap Kemhan dapat  menyelesaikan permasalahan Papua yang hingga saat ini belum terselesaikan. “Hasil kunjungan Komisi I ke Papua dan Papua Barat akan kami sampaikan nanti, dan semoga bisa menjadi bahan perumusan kebijakan pertahanan khususnya di Papua," ucap Sugiono.

 

Politisi Partai Gerindra ini menuturkan, permasalahan di Papua dan Papua Barat bukan hanya urusan keamanan semata, namun juga menyangkut kesejahteraan rakyat yang harus diambil kebijakan bersama Kementerian terkait. “Ini titipan suara dari prajurit di Papua, mereka butuh satu postur pertahanan teritorial yang lebih besar, mengingat sulitnya medan dan berkaitan anggaran. Saya kira perlu ada peningkatan kesejahteraan," imbuhnya.

 

Sebelumnya, Menhan Prabowo menyebutkan masih banyak persoalan yang harus dibenahi pada sektor pertahanan Indonesia. Modernisasi alutsista menjadi salah satu cara memperkuat pertahanan bangsa. Menurutnya, kebanyakan perang terjadi akibat persoalan penguasaan sumber ekonomi. Sekalipun diawali oleh ideologi, pada ujungnya akan bermuara pada ekonomi. "Dalam pandangan saya, pertahanan harus dipandang sebagai sebuah investasi, bukan hanya sekedar biaya," ucap Menhan Prabowo.

 

Kendati kekuatan pertahanan Indonesia tertinggal secara teknologi,  Menhan Prabowo menyampaikan jika harus terlibat perang, konsep Pertahanan Rakyat Semesta harus dilaksanakan. “Itu adalah doktrin Indonesia selama ini. Lahir dari sejarah kita bahwa setiap negara berhak dan wajib ikut bela negara. Jadi mungkin kita bisa dihancurkan prasarana kita, tapi saya yakin, bahwa Indonesia tidak mungkin diduduki bangsa lain, karena seluruh rakyat akan menjadi komponen pertahanan," kata Prabowo. (ann/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Abdul Kharis Minta Kemenlu Pastikan Keselamatan WNI Pasca Ledakan Lebanon
05-08-2020 / KOMISI I
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyampaikan duka mendalam atas ledakan hebat yang mengguncang ibu kota Lebanon,...
Penyelesaian RUU PDP Semakin Krusial
05-08-2020 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani melihat bahwa urgensi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) sudah sangat krusial...
RUU PDP Harus Antisipasi Perkembangan Teknologi Informasi
04-08-2020 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha menilai pentingnya kehadiran Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) untuk mengantisipasi perubahan...
Pembangunan Pusat Data Jangan Gunakan Dana Asing
30-07-2020 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta khawatir dengan rencana Pemerintah dalam percepatan pembiayaan dana asing untuk pembangunan Pusat Data Nasional...