TKDD di Sulteng Masih Ada Masalah

13-11-2019 / BADAN ANGGARAN

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal. Foto : Ria/mr

 

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Banggar DPR RI mendapatkan informasi dari Pemerintah Daerah di Sulawesi Tengah (Sulteng) terkait Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang sering bermasalah.

 

“TKDD yang didorong sesuai fungsinya ternyata masih banyak kendala. Misalnya, terkait dana transfer daerah yang sudah dianggarkan oleh Pemda, tapi tiba-tiba Kementerian Keuangan minta dikembalikan dengan alasan kelebihan transfer. Ini kan masalah yang akan berdampak ke masyarakat,” ungkap Cucun usai mendengarkan masukan terkait dengan permasalahan keuangan di Palu, Sulteng,  Senin (11/11/2019). 

 

Selain itu, Tim Banggar DPR RI juga menerima aduan tentang petunjuk teknis (Juknis) dalam penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang kerap diberikan di akhir penganggaran, sehingga menimbulkan polemik dalam penggunaan DAK tersebut. “Ini kan kacau, gimana mereka menggunakan anggaran kalau Juknis diberitahu di akhir penganggaran, ini semua akan kami bahas di Pusat,” tegasnya. 

 

Seyogyanya, TKDD dimanfatkan untuk merealisasikan peningkatkan kesejahteraan rakyat. “Peningatkan tranfer daerah sejalan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya di Sulteng usai mengalami bencana alam,” ujar politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu. 

 

Selain itu, dalam pertemuan Tim Banggar menyampaikan target penerimaan pajak nasional dan tahun APBN 2019 diperkirakan tidak akan mecnapai target yang sudah ditentukan dalam APBN tahun 2019 sampai dengan akhir Oktober 2019 realisasi penerimaan pajak baru mencapai 63,75 persen dari target Rp 1,577 triliun, cukai baru mencapai 76 persen dari target penerimaan mencapai Rp 208,8 triiun. 

 

Untuk memenuhi target penerimaan hingga akhir tahun 2019, Banggar DPR RI berharap Kepala kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jendral (Dirjen) Pajak Bea dan Cukai Sulteng mampu meningkatkann kinerja dalam membantu menghasilkan penerimaan negara di sektor perpajakan. (rnm/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kebijakan Fiskal Ekspansi-Konsolidatif RAPBN 2021 Untuk Bangkitkan Ekonomi
20-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah meminta pemerintah merancang kebijakan fiskal ekspansi-konsolidatif dalam merumuskan RAPBN 2021 agar...
Penanganan Covid-19 Jadi Landasan dalam Pemulihan Sosial Ekonomi
15-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH. Said Abdullah menegaskan, penanganan Covid-19 saat ini akan menjadi landasan dalam pemulihan sosial...
Banggar DPR Ingatkan Pemerintah Target Pajak 2021
09-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memberi catatan kepada Pemerintah terkait dengan target penerimaan pajak pada tahun2021. Berdasarkan catatan dari Panitia...
Banggar DPR Sepakati Asumsi Makro RAPBN 2021 Dengan Sejumlah Catatan
01-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Memimpin...