Pemerintah Harus Hadir Selesaikan Masalah Debitur Pascabencana Sulteng

13-11-2019 / BADAN ANGGARAN

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ecky Awal Mucharam. Foto : Ria/mr

 

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ecky Awal Mucharam mengatakan harus ada keberpihakan negara terhadap utang para korban bencana alam di Sulawesi Tengah (Sulteng). Karena banyak para debitur yang bingung harus membayar angsuran bank maupun kredit pembiayaan di perusahaan finansial seperti kredit rumah, usaha serta kendaraan.

 

Pasca terjadinya bencana, banyak rumah retak ringan hingga roboh, belum lagi rumah hilang ditelan bumi terkena likuefaksi. "Masalah kredit macet ini harus ada rileksasi dan jika bangunan atau kendaran sudah tidak ada, harus dihapuskan dan dijamin oleh asuransi," tegasnya di Palu, Sulteng, Senin (11/11/2019).

 

Sampai saat ini, menurut Ecky pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum membuat suatu kebijakan khusus yang berafirmasi kepada korban bencana alam. Padalah, menurutnya, banyak skema yang bisa dilakukan dalam penyelesaian masalah utang tersebut. Pihaknya akan membahas bersama pemerintah pusat ini memberikan afirmasi kepada para korban.

 

"OJK menyerahkan kepada Bank masing masing, tidak ada kebijakan khusus. Padahal negara harusnya hadir di situ, seperti di Aceh dan Yogyakarta. Skemanya banyak, melalui CSR (Corporate Social Responsibility). Masalahnya ini rumah sudah rata dengan tanah, masa masih ditangung terus," tandasnya. (rnm/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Anggota DPR Prihatin BOP Pesantren Dihapus di RAPBN 2021
17-09-2020 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran DPR RI Ratna Juwita Sari prihatin dihapuskannya Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pesantren pada RAPBN 2021. Padahal padahal...
Banggar Setujui Postur Anggaran TKDD 2021
16-09-2020 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui postur anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada RAPBN Tahun Anggaran 2021...
PMN Pada RAPBN 2021 Harus Dikaji Ulang
11-09-2020 / BADAN ANGGARAN
Anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 35,18 triliun yang ditetapkan dalam postur sementara Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara...
Gubernur BI Diharapkan Mampu Jaga Stabilitas Nilai Tukar Rupiah
11-09-2020 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah berharap Gubernur Bank Indonesia (BI) dapat tetap menjaga stabilitas nilai tukar rupiah...