Komisi I Dukung Diplomasi Ekonomi Pemerintah

13-11-2019 / KOMISI I

Anggota Komisi I DPR RI Abdul Kadir Karding. Foto : Naefuroji/mr

 

Anggota Komisi I DPR RI Abdul Kadir Karding mendukung prioritas politik luar negeri (polugri) Indonesia untuk tahun 2019-2024, khususnya pada penguatan diplomasi ekonomi. Guna memperkuat diplomasi ekonomi, tutur Karding, pemerintah perlu menyusun beberapa langkah strategis, salah satunya penguatan pasar domestik.

 

Ia mengusulkan, duta-duta besar aktif melakukan promosi produk Indonesia di pasar tradisional maupun non-tradisional sebagai salah satu bentuk diplomasi ekonomi. “Di era globalisasi dan percepatan informasi ini peran Kementerian Luar Negeri sangat strategis, karena itu harus kuat diplomasinya,” ungkap Karding dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Luar Negeri di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2019).

 

Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPR RI ini juga mempertanyakan kelanjutan diplomasi minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) yang dilakukan Pemerintah. Menurutnya, isu CPO merupakan salah satu langkah diplomasi untuk menjaga kepentingan strategis ekonomi nasional.

 

“Kita mendorong Kementerian Luar Negeri melakukan upaya-upaya khusus terhadap keberlangsungan pasar CPO kita. Mengingat, ada perbedaan tarif bea produk CPO Indonesia dan CPO Malaysia di pasar India, dan ini cukup merugikan,” tandas legislator dapil Jawa Tengah VI itu.

 

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memaparkan prioritas Politik Luar Negeri dan Diplomasi tahun 2019 - 2014 yang disebut formula 4+1. “Prioritas politik luar negeri Indonesia akan bertumpu pada 4+1. Kita sebut formula 4+1," ujar Menlu Retno.

 

Formula itu akan bertumpu pada penguatan diplomasi ekonomi, perlindungan yang lebih baik terhadap WNI di luar negeri, peningkatam diplomasi kedaulatan dan kebangsaan serta peningkatan peran Indonesia di Kawasan dan Global. Sementara,  +1 adalah peningkatan infrastruktur diplomasi.

 

Menlu menambahkan,  lima tahun ke depan merupakan tahun yang sibuk bagi diplomasi Indonesia. Pada 2020, Indonesia masih akan duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB sekaligus menjadi anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022.

 

Di tahun yang sama, Indonesia akan menjadi Ketua Global Health and Foreign Policy. Masih 2020, Indonesia akan menyelenggarakan Halal Sumit dan juga Indo Pasific Infrastructure And Connectivity Forum. Sementara pada tahun 2023, Indonesia akan menjadi Ketua ASEAN dan juga Ketua G-20. (ann/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Abdul Kharis Minta Kemenlu Pastikan Keselamatan WNI Pasca Ledakan Lebanon
05-08-2020 / KOMISI I
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyampaikan duka mendalam atas ledakan hebat yang mengguncang ibu kota Lebanon,...
Penyelesaian RUU PDP Semakin Krusial
05-08-2020 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani melihat bahwa urgensi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) sudah sangat krusial...
RUU PDP Harus Antisipasi Perkembangan Teknologi Informasi
04-08-2020 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha menilai pentingnya kehadiran Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) untuk mengantisipasi perubahan...
Pembangunan Pusat Data Jangan Gunakan Dana Asing
30-07-2020 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta khawatir dengan rencana Pemerintah dalam percepatan pembiayaan dana asing untuk pembangunan Pusat Data Nasional...