DPRD Agam Usulkan Pemekaran Wilayah

13-11-2019 / KOMISI II

Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus. Foto : Geraldi/mr

 

Walau pintu moratorium Daerah Otonom Baru (DOB) belum dibuka, usulan pemekaran terus mengalir dari berbagai daerah. Salah satunya adalah Kabupaten Agam, Sumatera Barat (Sumbar). Wilayah yang sangat luas di Agam telah menyulitkan masyarakat setempat mengakses berbagai keperluan ke ibu kota kabupaten. Yang dekat justru ke ibu kota provinsi. Dengan pemekaran ini diharapkan masyarakat bisa lebih sejahtera.

 

Demikian mengemuka saat DPRD Agam, Sumbar berkonsultasi dengan para Anggota Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2019). Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus menerima delegasi DPRD Agam tersebut bersama para Anggota Komisi II lainnya. “Kebijakan moratorium bisa saja dibuka. Dan selain Agam, masih ada tiga daerah lain di Sumbar yang perlu pemekaran,” kata Gaus.

 

Delegasi dari Agam ini dipimpin Ketua Komisi I DPRD Agam Syaflin. Di hadapan Komisi II DPR RI, ia memaparkan progres usulan pemekaran ini yang sejak 2008 sudah diajukan ke Kementerian Dalam Negeri. Hanya saja ketika itu belum melengkapi persyaratan mendasar menyangkut tapal batas pemekaran. Kini, persyaratan tapal batas tersebut sudah dipenuhi.

 

Gaus yang memimpin rapat dengar pendapat umum ini, menyerukan masyarakat dan DPRD Agam agar segera memenuhi semua kualifikasi pemekaran sebagai DOB, agar ketika moratorium dibuka, Agam sudah siap dimekarkan. Agam sendiri luasnya mencapai 2.232,30 km² yang terhampar dari Gunung Singgalang hingga pesisir laut. Jumlah kecamatannya 16. Bila dimekarkan, kemungkinan 11 kecamatan masuk DOB. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Anggota DPR Tepis Wacana Penundaan Pilkada Serentak 2020
04-08-2020 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menepis wacana penundaan kembali Pilkada serentak 2020 di tengah peningkatan jumlah kasus baru...
UU Pilkada Harus Ramah bagi Calon Pemimpin Potensial
28-07-2020 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengatakan bahwa masalah dinasti politik bukanlah sebuah fenomena baru. Saan menyampaikan, sejak...
Dinasti Politik Buruk Untuk Demokrasi
28-07-2020 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menilai dinasti politik sangat buruk bagi perkembangan demokrasi di sebuah negara. Karenanya...
Anggota DPR Sepakati Rencana Presiden Rampingkan Lembaga Negara
15-07-2020 / KOMISI II
Terkait wacana pemangkasan sejumlah lembaga negara yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo, Wakil Ketua Komisi IIDPR RISaan Mustopa menyatakan sepakat...