PON Papua Jadi Sejarah Bangsa

13-11-2019 / KOMISI X

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian. Foto : Jaka/mr

 

Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Provinsi Papua jadi catatan sejarah tersendiri bagi bangsa ini, terutama bagi masyarakat Papua. PON XX yang digelar pada 20 Oktober sampai 2 November 2020 nanti sekaligus bisa mengangkat nama Papua sejajar dengan daerah-daerah lain di Tanah Air.

 

Demikian dikemukakan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian saat memimpin rapat dengan Sekretaris Menpora, KONI, dan KOI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2019). “Agenda PON XX tahun 2020 di Papua merupakan sejarah bagi Indoenesia. Biasanya PON itu berkutat di wilayah barat Indonesia dan pulau Jawa," ungkap Hetifah.

 

Ditambahkan politisi Partai Golkar itu, tak saja bersejarah, penyelenggaraan PON di Papua juga bernilai strategis, baik dari sisi percepatan pembangunan, ekonomi, sosial, budaya, hingga politik. Penyelenggaraan PON ini juga diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan dan membangkitkan rasa nasionalisme masyarakat Papua.

 

Hetifah juga mengungkapkan, setidaknya ada 37 cabang olahraga (cabor) yang dipertandingkan dari rencana 47 cabor. Lokasi pelaksanaan PON juga berkurang dari lima daerah menjadi empat daerah, yaitu Kota dan Kabupaten Jayapura, Mimika, dan Merauke. Komisi X DPR RI berkepentingan mengetahui seberapa jauh persiapan Pemda setempat dalam menyukseskan PON ini. Tinggal isu keamanan yang masih terus dibicarakan antara pemerintah dengan DPR. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi X Akan Panggil Mendikbud Terkait Dana Kuota
04-08-2020 / KOMISI X
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf memastikan pihaknya akan segera memanggil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim...
Kemendikbud Harus Subsidi PJJ
03-08-2020 / KOMISI X
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyarankan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim agar mengalokasikan anggaran POP (Program...
Mendikbud Diminta Tinjau Ulang Kebijakan Kampus Merdeka
30-07-2020 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah menilai Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tentang Kampus Merdeka, khususnya tentang dibolehkannnya...
Pelaksanaan PJJ Belum Berhasil
30-07-2020 / KOMISI X
Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebagai bagian dari Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dinilai belum berhasil. Hasil survei Kemendikbud...