KPPPA Harus Jalin Koordinasi Lintas Kementerian

13-11-2019 / KOMISI VIII

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily. Foto : Andri/mr

 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily mengatakan bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) harus berkoordinasi lintas kementerian dan lembaga lain. Hal ini terkait sosialisasi Kementerian PPPA terhadap gender mainstreaming (pengarusutamaan gender) dan perlindungan anak.

 

"Dalam waktu dekat harus dipastikan bahwa Ibu (Menteri PPPA) melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait misalnya Kemendikbud terkait dengan fenomena bullying terhadap anak dan angka partisipasi pendidikan perempuan", ujar Ace saat rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian PPPA, di ruang rapat Komisi VIII, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu, (13/11/2019).

 

Ace juga meminta Kementerian PPPA berkoordinasi dengan Kementerian Sosial terkait dengan koordinasi program-program perlindungan terhadap anak. Selain itu, politisi Partai Golkar itu juga meminta agar Kementerian PPPA berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan berkenaan perlunya fasilitas transportasi yang ramah terhadap perempuan. "Dengan Kemhub, sudah ada atau tidak regulasi yang terkait dengan fasilitas transportasi publik yang nyaman buat perempuan dan anak. Kalau belum ada, bikin peraturannya," tegas Ace.

 

Hal lain yang disoroti Ace adalah berkenaan dengan penggunaan gawai bagi anak. "Mensosialisasikan penggunaan gadget ini bukan tugas Ibu (Menteri PPPA), tapi itu bisa dikoordinasikan dengan Kominfo. Tapi bagus misalnya itu dilakukan dengan Ibu Menteri," jelas Ace. (eko/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR Harapkan Wartawan Parlemen Kedepankan 'Tabayyun' dalam Pemberitaan
17-10-2020 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Ali Taher mengharapkan awak media terutama yang tergabung dalam Koordinatoriat Wartawan Parlemen dapat semakin meningkatkan...
Lembaga Kesejahteraan Anak Perlu Perhatian Lebih
12-10-2020 / KOMISI VIII
Lembaga kesejahteraan anak di bawah naungan Kementerian Sosial perlu mendapatkan perhatian lebih. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ihsan Yunus...
Komisi VIII Salurkan BOP Pesantren di Kaltim
11-10-2020 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI menyalurkan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) sebesar Rp 1,3 miliar kepada 52 Pondok Pesantren yang berada di...
Terapkan Protokol Kesehatan, Legislator Optimis Pesantren Dapat Jalankan KBM Tatap Muka
11-10-2020 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI M. Husni menegaskan bahwa ia optimistis untuk Pondok Pesantren (Ponpes) dapat terus menjalankan kegiatan belajar...