KPPPA Harus Jalin Koordinasi Lintas Kementerian

13-11-2019 / KOMISI VIII

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily. Foto : Andri/mr

 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily mengatakan bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) harus berkoordinasi lintas kementerian dan lembaga lain. Hal ini terkait sosialisasi Kementerian PPPA terhadap gender mainstreaming (pengarusutamaan gender) dan perlindungan anak.

 

"Dalam waktu dekat harus dipastikan bahwa Ibu (Menteri PPPA) melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait misalnya Kemendikbud terkait dengan fenomena bullying terhadap anak dan angka partisipasi pendidikan perempuan", ujar Ace saat rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian PPPA, di ruang rapat Komisi VIII, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu, (13/11/2019).

 

Ace juga meminta Kementerian PPPA berkoordinasi dengan Kementerian Sosial terkait dengan koordinasi program-program perlindungan terhadap anak. Selain itu, politisi Partai Golkar itu juga meminta agar Kementerian PPPA berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan berkenaan perlunya fasilitas transportasi yang ramah terhadap perempuan. "Dengan Kemhub, sudah ada atau tidak regulasi yang terkait dengan fasilitas transportasi publik yang nyaman buat perempuan dan anak. Kalau belum ada, bikin peraturannya," tegas Ace.

 

Hal lain yang disoroti Ace adalah berkenaan dengan penggunaan gawai bagi anak. "Mensosialisasikan penggunaan gadget ini bukan tugas Ibu (Menteri PPPA), tapi itu bisa dikoordinasikan dengan Kominfo. Tapi bagus misalnya itu dilakukan dengan Ibu Menteri," jelas Ace. (eko/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Penguatan Kompetensi Penceramah Agama Diapresiasi
21-09-2020 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI, Iskan Qolba Lubis. Foto : Oji/Man Publik mengapresiasi program Pemerintah berupa Penguatan Kompetensi Penceramah Agama. Program...
Kesejahteraan Lansia Harus Ditingkatkan
21-09-2020 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ihsan Yunus menyatakan penduduk lanjut usia sesuai dengan budaya Bangsa Indonesia, harus berada di...
Bahas UU Penanggulangan Bencana, Komisi VIII Serap Masukan Pakar
17-09-2020 / KOMISI VIII
Revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana tengah dibahas secara fokus oleh Komisi VIII DPR RI di Masa...
Komisi VIII Setujui Anggaran Kemenag Tahun 2021
15-09-2020 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI menyetujui anggaran Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun anggaran 2021. Dipimpin Ketua Komisi VIII DPR RI...