Penanganan Karhutla Perlu Kesadaran Masyarakat

14-11-2019 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan. Foto: Runi/rni

 

 

Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan menilai kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak saja menjadi tanggung jawab Pemerintah semata, tetapi perlu ada kesadaran masyarakat. Johan menilai kesadaran masyarakat dalam meminimalisir karhutla masih minim. 

 

Saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Kalimantan Tengah minggu lalu, ia menemukan fakta bahwa ada budaya di masyarakat yang di dalamnya memuat norma membakar hutan sebagai adat. Sehingga hal ini perlu dilakukan penyadaran bahwa membakar hutan adalah tindak pidana.

 

“Saya kemarin ke Palangkaraya, saya tanya kepala daerah di sana, ternyata karhutla ini sebagai adat. Sudah hal biasa yg mereka sering lakukan, ini perlu adanya kesadaran bahwa kebakaran hutan adalah tindak pidana," ujar Johan saat RDP dengan Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2019).

 

Karena itulah menjadi tugas berat dari Pemerintah, karena tidak saja fokus dalam Satgas Karhutla, namun juga punya peran preventif dalam membangun kesadaran untuk tidak membakar hutan. Disaat yang sama disebutkan bahwa membakar hutan dan lahan sudah menjadi adat istiadat di kawasan tertentu.

 

Melihat kompleksitas tersebut, maka Johan menilai bahwa penanganan lingkungan hidup dan kehutanan harus terjalin sinergi yang baik. Sehingga tak perlu ada pemisahan bidang kerja dengan komisi lain. Ia yakin jika lingkungan hidup dan kehutanan bersinergi dengan Komisi IV DPR RI akan menjadi langkah baik dalam koordinasi penanganan kebakaran hutan.

 

“Ketika lingkungan hidup dan kehutanan bersatu di Komisi IV, saya yakin pencegahan karhutla ini sukses terlaksana, jadi kami berharap KLHK tidak pisah dengan kami,” ujar legislator dapil NTB ini. Hal ini terkait KLHK yang turut menjadi mitra kerja Komisi VII DPR RI, khususnya dalam bidang lingkungan hidup.

 

Karena itu dalam mengatasi karhutla ini, pesan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, diperlukan pelibatan para tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat lembaga swadaya masyarakat serta pihak perguruan tinggi dalam mengedukasi masyarakat di dalam dan di luar kawasan hutan. (hs/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
RUU Ciptaker Harus Kuatkan Perlindungan Lingkungan
08-08-2020 / KOMISI IV
Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang kini sedang dibahas Badan Legislasi (Baleg) DPR RI perlu menguatkan aspek perlindungan lingkungan...
RUU Cipta Kerja Urgen Muat Ketentuan Minimum Kebun Rakyat
04-08-2020 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Hamid Noor Yasin. Foto : Dok/Man Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perkebunan mulai disentuh...
Pemerintah Diminta Turun Tangan Atasi Serapan Garam Rakyat
04-08-2020 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah untuk turun tangan memberikan perhatian pada petani garam yang mulai...
GGPC Bisa Jadi ‘Role Model’ Pengembangan Tanaman Hortikultura
22-07-2020 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema menilai perusahaan hortikultura PT. Great Giant Pineapple Company (GGPC), Lampung, bisa menjadi...