Legislator Dorong Kenaikan Anggaran KKP di 2021

15-11-2019 / KOMISI IV

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin. Foto: Runi/rni

 

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta kepada pemerintah melalui Menteri Kelautan dan Perikanan agar anggaran KKP dikembalikan jumlahnya menjadi Rp 11 triliun pada tahun 2021. Anggaran ini lebih ideal untuk program langsung ke masyarakat berupa bantuan kepada nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam. Seperti halnya di Kementerian Pertanian, anggarannya dapat langsung menyentuh masyarakat.

 

Politisi PKS tersebut mengatakan, saat ini anggaran KKP adalah terkecil diantara mitra Kementerian Komisi IV DPR RI. Tahun 2020 Komisi IV menyetujui alokasi anggaran Kementerian Pertanian pada RAPBN 2020 sebesar Rp 21 triliun. Pagu RAPBN KLHK Tahun 2020  sebesar 9,3 Triliun rupiah. Sementara pagu anggaran KKP tahun 2020 sebesar Rp6,47 triliun.

 

“KKP ini di era presiden sebelumnya selalu mendapat porsi anggaran terkecil di antara kementerian mitra Komisi IV. Awal pemerintahan Jokowi, KKP langsung mendapat lonjakan anggaran signifikan yang semestinya mampu digunakan untuk memajukan sektor maritim dan pembebasan impor garam dan ikan. Namun Kenyataannya, di penghujung periode pertama Jokowi, KKP kembali ke selera asal yang hanya mampu mengelola anggaran sebesar Rp 6,47 triliun," ungkap Akmal dalam berita rilisnya, Jum'at (15/11/2019).

 

Legislator dapil Sulawesi Selatan II ini menyampaikan, anggaran KKP terus mengalami penurunan yang drastis. Ketika tahun 2016, dalam RAPBN KKP sempat memiliki pagu sebesar Rp 15,8 triliun, meskipun daftar Isian Penggunaan Anggaran KKP untuk tahun anggaran 2016 diputuskan sebesar Rp 13,8 triliun. Namun pada perubahan APBN dalam RAPBNP 2016, alokasi final tahun itu sebesar Rp 11,16 triliun. Menurut Akmal angka 11 T ini merupakan angka ideal untuk KKP.

 

“Saya berharap, KKP mampu mengembalikan anggaran 2021 yang akan di bahas tahun 2020 sebesar 11 triliun. Dengan besaran APBN untuk KKP sebesar itu, maka pemerintah diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan di kalangan nelayan dan penduduk pesisir, mampu memajukan sektor maritim dengan teknologi modern, pengelolaan sumber daya laut yang ramah lingkungan hingga membebaskan negara dari jeratan Impor garam," tutup Akmal. (dep/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
RUU Ciptaker Harus Kuatkan Perlindungan Lingkungan
08-08-2020 / KOMISI IV
Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang kini sedang dibahas Badan Legislasi (Baleg) DPR RI perlu menguatkan aspek perlindungan lingkungan...
RUU Cipta Kerja Urgen Muat Ketentuan Minimum Kebun Rakyat
04-08-2020 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Hamid Noor Yasin. Foto : Dok/Man Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perkebunan mulai disentuh...
Pemerintah Diminta Turun Tangan Atasi Serapan Garam Rakyat
04-08-2020 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah untuk turun tangan memberikan perhatian pada petani garam yang mulai...
GGPC Bisa Jadi ‘Role Model’ Pengembangan Tanaman Hortikultura
22-07-2020 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema menilai perusahaan hortikultura PT. Great Giant Pineapple Company (GGPC), Lampung, bisa menjadi...