UU IKN Akan Diprioritaskan di Prolegnas 2020

15-11-2019 / BADAN LEGISLASI

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz. Foto : Erman/mr

 

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur dan sebagian Kalimantan Tengah sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo Agustus lalu, perlu ditindaklanjuti dengan menyiapkan regulasi atau Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara. Agar tidak berlarut, UU IKN direncanakan akan masuk pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020.

 

Demikian diungkapkan Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz usai memimpin pertemuan dengan jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Kamis (14/11/2019). Ia mengatakan kunjungan ini dalam rangka menyerap aspirasi dalam penyusunan Prolegnas tahun 2020 dan Prolegnas jangka panjang periode 2019-2024.

 

“Tujuan kita untuk kunjungan ini adalah pertama di samping Kaltim sebagai calon Ibu Kota Negara yang tentu pasti akan  banyak membutuhkan perubahan-perubahan UU atau regulasi dan sebagainya. Oleh karena itu salah satu untu Prioritas 2020 itu diantaranya UU IKN ini,” kata Eem, sapaan akrabnya.

 

Politisi Fraksi PKB ini menambahkan, UU IKN ini menjadi penting untuk segera dibahas, karena akan berkaitan dengan isu lainnya seperti tata ruang, pengelolaan pertanahan juga kehutanan di Ibu Kota yang baru nanti.

 

Politisi yang juga Anggota Komisi V DPR RI ini mengatakan terkait infrastruktur pembangunan dan konektivitas persiapan Ibu Kota Negara, akan segera dibicarakan lebih lanjut. “Kunjungan hari ini merupakan tugas konstitusional dalam menjalankan fungsi legislasi. Sedangkan budgeting (Anggaran), kita belum menganggarkan (pembangunan Infrastruktur), karena memang UU IKN ini belum ada,” ungkapnya.

 

Turut hadir pada kunjungan kerja spesifik Baleg DPR RI ke Kalimantan Timur ini, yakni Syafruddin H Maming (F-PDI Perjuangan), Rudy Mas’ud (F-Golkar), Santoso (F-Demokrat) serta Guspardi Gaus (F-PAN). (es) 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
RUU Ketahanan Keluarga Perlu Perhatikan Aspek Sosiologis
21-09-2020 / BADAN LEGISLASI
Selain aspek filosofis dan yuridis, Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga yang mulai dibahas Badan Legislasi (Baleg) DPR RI perlu memperhatikan...
Baleg DPR Setujui Keputusan Hasil Pengharmonisasian RUU Kejaksaan
17-09-2020 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kejaksaan yang diusulkan oleh Komisi...
Klaster Pendidikan Sebaiknya Tak Masuk RUU Ciptaker
15-09-2020 / BADAN LEGISLASI
Klaster pendidikan diimbau tak perlu masuk dalam konsep Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker). Bila dipaksa masuk ke...
Anggota DPR Apresiasi Masukan dari Pakar terkait RUU BI
15-09-2020 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sodik Mudjahid mengapresiasi masukan dariKepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)Anggito Abimanyu, dan Akademisi Keuangan...