UU IKN Akan Diprioritaskan di Prolegnas 2020

15-11-2019 / BADAN LEGISLASI

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz. Foto : Erman/mr

 

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur dan sebagian Kalimantan Tengah sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo Agustus lalu, perlu ditindaklanjuti dengan menyiapkan regulasi atau Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara. Agar tidak berlarut, UU IKN direncanakan akan masuk pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020.

 

Demikian diungkapkan Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz usai memimpin pertemuan dengan jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Kamis (14/11/2019). Ia mengatakan kunjungan ini dalam rangka menyerap aspirasi dalam penyusunan Prolegnas tahun 2020 dan Prolegnas jangka panjang periode 2019-2024.

 

“Tujuan kita untuk kunjungan ini adalah pertama di samping Kaltim sebagai calon Ibu Kota Negara yang tentu pasti akan  banyak membutuhkan perubahan-perubahan UU atau regulasi dan sebagainya. Oleh karena itu salah satu untu Prioritas 2020 itu diantaranya UU IKN ini,” kata Eem, sapaan akrabnya.

 

Politisi Fraksi PKB ini menambahkan, UU IKN ini menjadi penting untuk segera dibahas, karena akan berkaitan dengan isu lainnya seperti tata ruang, pengelolaan pertanahan juga kehutanan di Ibu Kota yang baru nanti.

 

Politisi yang juga Anggota Komisi V DPR RI ini mengatakan terkait infrastruktur pembangunan dan konektivitas persiapan Ibu Kota Negara, akan segera dibicarakan lebih lanjut. “Kunjungan hari ini merupakan tugas konstitusional dalam menjalankan fungsi legislasi. Sedangkan budgeting (Anggaran), kita belum menganggarkan (pembangunan Infrastruktur), karena memang UU IKN ini belum ada,” ungkapnya.

 

Turut hadir pada kunjungan kerja spesifik Baleg DPR RI ke Kalimantan Timur ini, yakni Syafruddin H Maming (F-PDI Perjuangan), Rudy Mas’ud (F-Golkar), Santoso (F-Demokrat) serta Guspardi Gaus (F-PAN). (es) 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Hak Pekerja dan Pengusaha Mendapat Proporsi yang Baik
28-09-2020 / BADAN LEGISLASI
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas menjelaskan, dalam pembahasan klaster ketenagakerjaan pada Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta...
RUU Ciptaker Tidak Bahas Sanksi Pidana Ketenagakerjaan
27-09-2020 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Pemerintah dan DPD menyepakati sanksi pidana yang sudah ada dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13...
Baleg DPR dan Pemerintah Bahas RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan
26-09-2020 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan Pemerintah kembali membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja, Sabtu (26/9/2020). Wakil Ketua...
Pro Kontra Warnai Pembahasan RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan
26-09-2020 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI kembali menggelar Rapat Panja RUU Cipta Kerja guna melanjutkan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU...