Pegawai Biro Pemberitaan Harus Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

18-11-2019 / SEKRETARIAT JENDERAL

Deputi Persidangan Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Badan Keahlian (BK) DPR RI Damayanti. Foto : Azka/mr

 

Deputi Persidangan Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Badan Keahlian (BK) DPR RI Damayanti menginginkan, seluruh pegawai di Biro Pemberitaan Parlemen dapat terlindungi selama dirinya bekerja. Kecelakaan kerja dapat kapanpun dan dimanapun bisa terjadi, sehingga keikutsertaannya dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan adalah suatu bentuk kenyamanan bekerja di DPR RI.

 

“Walaupun ini sifatnya menghimbau, tetapi kami dari Setjen ingin teman-teman terlindungi dalam kenyamanan kerja. Di samping itu teman-teman dari Biro Kepegawaian dan Keuangan memang sedang membuat MoU, di mana nanti harus ada satu rekening tabungan khusus,” katanya usai membuka acara sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan bagi pegawai Biro Pemberitaan Parlemen, di Ruang Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).

 

Maya menilai BPJS Ketenagakerjaan begitu penting, mengingat sebagian besar pegawai yang berada di Biro Pemberitaan Parlemen adalah Non PNS, sehingga penjaminan keselamatan kerja suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Menurutnya, keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan hasil rapat Kesetjenan dengan Bagian Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI yang mengingingkan seluruh pegawai Biro Pemberitaan terlindungi dari kecelakaan kerja.

 

“Ini bukan mendahului Tuhan, tetapi apapun kita perlu kenyamanan kerja. Dan, untuk tahun 2019 ini memang kita belum anggarkan. Artinya apa, kalaupun teman-teman sesuai dengan arahan pemerintah untuk mengikuti secara mandiri. Jadi akan dipotong 0,54 persen dari take homepay nya. Itu harus di potong,” katanya

 

Maya juga bisa menjelaskan bahwa di tahun 2020 Setjen DPR RI sudah menganggarkan untuk kepesertaan Non PNS di BPJS Ketenagakerjaan, khususnya di Biro Pemberitaan Parlemen. Dimana komponennya adalah dihitung dari gaji yang ada sekarang.

 

“Didalam kontrak harus kita tulis kepesertaan. Manfaatnya banyak, selain kita tenang. Kemarin teman kita ada yang sudah ikut, baru iuran 5 bulan, tetapi Allah berkehendak lain, ia meninggal dunia. Apaun memang tidak dapat menggantikan, tetapi setidaknya bisa membantu. Jadi, itu yang akan kita kerjakan,” jelasnya.

 

Sementara itu, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Y.O.I Tahapari meyakinkan bahwa keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pegawainya memiliki banyak manfaat, diantaranya kecelakaan yang terjadi saat hendak pergi atau pulang dari kantor, dan kematian yang terjadi saat melakukan pekerjaannya. Untuk saat ini, pegawai dapat mengikuti 2 jenis jaminan di BPJS Ketenagakerjaan, diantaranya Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja.

 

“Sedangkan kalau jaminan hari tua dan jaminan pensiun kita masih terus untuk membicarakannya. Karena memang banyak hal dan persyaratan-persyaratan yang akan kita lalui dulu secara bersama-sama. Karena yang jaminan kecelakaan dan jaminan kematian itu harus lebih dulu dimiliki oleh PPNPN dari biro pemberitaan parlemen,” katanya sembari memaparkan bahwa penerapan BPJS Ketenagakerjaan bagi pegawainya berlaku mulai Desember 2019.

 

Dari Kepala Bidang Kepesertaan Corporate dan Institusi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gambir Eris Aprianto menjamin, kebutuhan klaim pesertanya, karena pada dasarnya standar pelayanan di BPJS Ketenagakerjaan adalah sama, yaitu seluruh Indonesia, sehingga tidak harus sesuai domisili, sehingga diklaim di mana saja bisa.

 

“Artinya, tidak harus sesuai domisili, jadi mau dicairkan dimana saja boleh kalau misalnya ada tabungan. Kalau terjadi kecelakaan kerja dimanapun di seluruh indonesia pun tim kami di daerah siap membantu,” tutupnya. (ndy,mg/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kurban di Masa Pandemi, Setjen DPR Terapkan Protokol Kesehatan
03-08-2020 / SEKRETARIAT JENDERAL
Suasana Idul Adha di tengah pandemi Covid-19 tak mengurangi semangat pengurus Masjid Baiturrahman DPR/MPR/DPD RI dalam menuntaskan kurban di KompleksParlemen,...
‘Whistle Blowing System’ Untuk Capai ‘Good Governance’ Ideal
30-07-2020 / SEKRETARIAT JENDERAL
Sekretariat Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan dibutuhkan pengawasan yang lebih baik untuk mencapai tata kelola good governance yang ideal,...
Pensiun Bukan Akhir Pengabdian PNS
30-07-2020 / SEKRETARIAT JENDERAL
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas pengabdian dan loyalitas yang telah...
Sekjen DPR RI Lantik Pejabat Struktural dan Fungsional
29-07-2020 / SEKRETARIAT JENDERAL
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar melantik 19 Pejabat Struktural dan Fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Pelantikan yang...