Dana Haji Harus Dimaksimalkan Lewat Investasi

18-11-2019 / KOMISI VIII

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto. Foto : andri/hr

 

 

Dana Haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) diimbau segera dimaksimalkan lewat investasi. Perkembangan saat ini, pasar modal syariah menunjukkan tren positif. Diharapkan nilai manfaat bagi ummat juga meningkat.

 

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menyampaikan hal ini saat membuka rapat dengar pendapat dengan Kepala BPKH dan Dewan Pengawas BPKH, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019). “Upaya memaksimalkan dana Haji melalui investasi harus dioptimalkan. Saat ini indikator pasar modal syariah mencatat perkembangan yang baik. Selain itu investasi langsung juga perlu ditingkatkan hingga bisa lebih optimal,” katanya.

 

Seperti misi pembentukannya, keberadaan BPKH ditujukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Haji. Untuk itu, BPKH secara berkala memberi laporan dan pertanggungjawaban atas semua penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran keuangan Haji. Legislator F-PAN DPR RI itu menjelaskan, semuanya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, kehatia-hatian, manfaat nirlaba, dan akuntabel.

 

Menurut Yandri, perlu ditingkatkan imbal hasil penempatan dan investasi dana Haji. Saat ini nilai penempatan dana Haji instrumen sukuk atau syariah lainnya relatif memiliki kecenderungan menurun imbal hasilnya, sehingga mempunyai potensi penurunan nilai manfaat. Pada bagian lain, ia juga menyerukan agar BPKH mempunyai program pembiayaan yang berkesinambungan agar kualitas penyelenggaraan ibadah Haji tetap optimal dan baik.

 

Sementara itu, Kepala BPKH Anggito Abimanyu dalam rapat tersebut mengungkapkan, pendapatan nilai manfaat BPKH mengalami peningkatan sekitar Rp 1 triliun per tahun. Pada 2018 mencapai Rp 5,7 triliun, 2019 mencapai Rp 7,2 triliun, dan 2020 nanti sudah terdeteksi mencapai Rp 8,0 triliun. Dan sebagian besar nilai manfaat BPKH pada 2019 dialokasikan untuk biaya operasional Haji yang mencapai Rp 5,8 triliun. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Penguatan Kompetensi Penceramah Agama Diapresiasi
21-09-2020 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI, Iskan Qolba Lubis. Foto : Oji/Man Publik mengapresiasi program Pemerintah berupa Penguatan Kompetensi Penceramah Agama. Program...
Kesejahteraan Lansia Harus Ditingkatkan
21-09-2020 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ihsan Yunus menyatakan penduduk lanjut usia sesuai dengan budaya Bangsa Indonesia, harus berada di...
Bahas UU Penanggulangan Bencana, Komisi VIII Serap Masukan Pakar
17-09-2020 / KOMISI VIII
Revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana tengah dibahas secara fokus oleh Komisi VIII DPR RI di Masa...
Komisi VIII Setujui Anggaran Kemenag Tahun 2021
15-09-2020 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI menyetujui anggaran Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun anggaran 2021. Dipimpin Ketua Komisi VIII DPR RI...